Ratusan Pekerja Sound System Jember Kepung Pemkab, Tuntut Aturan Adil dalam Raperda Trantibum

Create: Mon, 16/11/2026 - 22:32
Author: Redaksi

 

JEMBER, ewarta.co — Ratusan pegiat dan pengusaha sound system yang tergabung dalam Jember Sound System Community (JSSC) menggelar aksi damai di depan Kantor Pemkab Jember, Senin (16/11/2026). Sambil membawa puluhan sound system mobile dan mengerahkan ribuan massa pendukung, mereka menyuarakan pesan utama: "Suara Bersama, Bukan Dilarang — Atur dengan Bijak."

​Massa yang terdiri atas pemilik usaha, pekerja, hingga pencinta sound horeg ini menuntut adanya regulasi yang adil dan tidak represif dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum). Usai berorasi, perwakilan JSSC langsung diterima untuk audiensi dengan jajaran Pemkab dan anggota DPRD Jember di dalam kompleks kantor pemkab.

​Ketua JSSC, H.M. Arif Sugiartani (TMA), memaparkan enam poin tuntutan utama dalam pertemuan tersebut. Poin-poin itu meliputi penolakan terhadap pelarangan mutlak sound system, desakan agar pemerintah membuka ruang dialog untuk merumuskan aturan bersama, serta perlindungan terhadap mata pencaharian ribuan warga yang bergantung pada sektor jasa penyewaan ini. Pihaknya juga menyatakan komitmen untuk tetap menjaga ketertiban dan saling menghargai kenyamanan warga sekitar.

​Arif meminta DPRD Jember, Pemkab Jember, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan pihak JSSC dapat duduk bersama dengan tenggat waktu maksimal dua minggu ke depan.

​"Kami minta difasilitasi untuk duduk bareng dan mencari jalan tengah yang adil," tegas Arif.

​Menanggapi hal tersebut, Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Pemkab Jember, Ir. Imam Sudarmaji, M.Si., menyambut baik aspirasi yang disampaikan. Ia memastikan bahwa tidak ada kebijakan pelarangan sound system di Kabupaten Jember.

​"Perda tersebut masih dalam tahap pembahasan, sehingga masih ada peluang besar untuk memasukkan butir-butir aspirasi dari JSSC," ujar Imam.

​Ia menjelaskan bahwa Raperda Trantibum saat ini masih berproses secara dialogis. Imam juga menegaskan bahwa hasil pertemuan yang melibatkan JSSC, Polres Jember, DPRD, dan pemkab ini akan segera dilaporkan kepada Bupati Jember, Gus Fawait.

​"Pemkab Jember siap menggelar forum dialog secara komprehensif bersama seluruh pihak terkait guna mencari solusi terbaik," imbuhnya.

​Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Jember, Budi Wicaksono, menyatakan kesiapan lembaganya untuk menghadirkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam lanjutan pembahasan Raperda Trantibum.

​"Langkah ini diambil untuk merumuskan jalan tengah yang disepakati bersama," ujar Budi.

​Ia menegaskan bahwa kehadiran Raperda Trantibum sama sekali tidak bertujuan untuk membunuh atau melarang bisnis sound system. Regulasi tersebut justru dirancang untuk menata aspek teknis—seperti batasan desibel, jumlah subwoofer, dan standar operasional lainnya—agar aktivitas hiburan tetap berjalan tanpa mengganggu kesehatan serta kenyamanan masyarakat luas. (Hafit)