Jakarta, eWarta,co — Indonesia Political Review (IPR) menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 48 pesawat dan helikopter serta lebih dari 60.000 personel untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi sekaligus menyelesaikan persoalan karhutla di Indonesia.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, mengatakan bahwa karhutla merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan cepat, terukur, dan berkelanjutan. Karena itu, langkah Presiden mengerahkan sumber daya besar harus dilihat sebagai bentuk keseriusan negara dalam melindungi masyarakat dan lingkungan.
“Menurut IPR, pengerahan 48 pesawat dan helikopter serta lebih dari 60.000 personel menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam menangani dan menyelesaikan persoalan karhutla. Pemerintah tidak tinggal diam, melainkan melakukan berbagai upaya untuk memperkuat penanganan di lapangan,” ujar Iwan.
Menurutnya, masyarakat tentu berhak menyampaikan kritik dan menuntut hasil maksimal dari pemerintah. Namun, penilaian terhadap penanganan karhutla juga harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan berbagai langkah yang telah dijalankan sejak awal tahun.
“Jangan sampai muncul persepsi bahwa pemerintah tidak bekerja sama sekali. Faktanya, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari pemadaman darurat, penguatan koordinasi pusat dan daerah, pembentukan satgas, operasi modifikasi cuaca, hingga pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi dan memadamkan titik api,” jelasnya.
Iwan menambahkan, keseriusan pemerintah juga perlu dilihat dari upaya membangun sistem pencegahan agar karhutla tidak terus berulang setiap musim kemarau. Penanganan tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman ketika kebakaran terjadi, tetapi harus disertai mitigasi jangka panjang, khususnya di kawasan gambut yang rentan terbakar.
“Persoalan karhutla tidak bisa diselesaikan hanya dengan pemadaman. Kita membutuhkan pengelolaan gambut yang lebih baik, deteksi dini, pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab,” tegasnya.
IPR memandang bahwa upaya pemerintah harus terus diperkuat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian, pengerahan sumber daya dapat memberikan hasil yang nyata dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Iwan menekankan bahwa keberhasilan penanganan karhutla harus diukur berdasarkan hasil di lapangan, seperti penurunan jumlah titik api, terkendalinya luas lahan terbakar, membaiknya kualitas udara, serta berkurangnya dampak terhadap kesehatan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Apresiasi terhadap langkah Presiden Prabowo tidak berarti menutup ruang kritik. Sebaliknya, kritik harus menjadi bagian dari evaluasi untuk memastikan seluruh upaya pemerintah berjalan efektif. Yang terpenting adalah bagaimana negara hadir melindungi masyarakat dan memastikan karhutla tidak terus menjadi persoalan berulang,” ungkapnya.
Iwan menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan keseriusan pemerintah sekaligus dukungan seluruh elemen bangsa. Karena itu, publik perlu melihat persoalan ini secara proporsional, mengapresiasi langkah konkret yang telah dilakukan, sekaligus mendorong perbaikan pada aspek yang masih membutuhkan penguatan.
“Pada akhirnya, yang dibutuhkan adalah kerja nyata, bukan sekadar saling menyalahkan. Keseriusan Presiden harus diterjemahkan menjadi hasil yang bisa dirasakan masyarakat, sehingga penanganan karhutla semakin efektif dan pencegahannya semakin kuat,” pungkas Iwan.