Pemkab Mukomuko Gelar Rakor Peningkatan Infrastruktur di Kementrian PUPR

 

BENGKULU, eWarta.co -- Pemerintah Kabupaten Mukomuko bersama eksekutif dan legislatif menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Infrastruktur Dasar. Acara ini bertujuan untuk mendukung program penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) dan pengentasan permukiman kumuh terpadu.

Rakor ini dilaksanakan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kesehatan dan Kementerian, pada tanggal 20-21 Maret 2024 kemarin di Jakarta.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mukomuko, Apriansyah, ST, menekankan pentingnya koordinasi antara pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan. "Rakor ini sangat penting karena memungkinkan kita untuk selaras dengan kebijakan pusat dan memahami persyaratan teknis pengusulan proyek," kata Apriansyah.

Beliau juga menjelaskan bagaimana koordinasi dengan pusat dapat memberikan keuntungan bagi daerah dalam mendapatkan informasi dan panduan teknis yang tepat. "Dengan berkoordinasi langsung, kita mendapatkan informasi dan panduan yang diperlukan untuk pengusulan proyek infrastruktur, sehingga dapat meningkatkan peluang diterimanya usulan dari daerah," tambahnya.

Pada rakor tersebut, beberapa OPD dan pejabat terkait menerima informasi penting terkait usulan proyek tahun 2024 dan 2025 dari kementerian terkait. "Koordinasi ini memberikan peluang bagi Mukomuko untuk mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar dan memperkuat pembangunan infrastruktur di daerah," ungkap Apriansyah.

Dalam usulannya untuk tahun 2025, Pemkab Mukomuko mengajukan tiga bidang proyek utama, yaitu jalan, irigasi, dan sanitasi lingkungan dan air bersih. "Kami berharap usulan ini dapat mendapatkan dukungan yang memadai untuk pembangunan yang lebih baik di Mukomuko," tutur Apriansyah.

Rakor ini juga membahas skema pendanaan dari pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Intruksi Presiden (Inpres) APBN Murni, dan Dana Bagi Hasil (DBH).

"Kami akan terus bekerja sama dengan pusat untuk memastikan bahwa Mukomuko mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan," pungkas Apriansyah. (NN/Adv)