Kepahiang, eWarta.co -- Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Bengkulu.
Dokumen hasil pemeriksaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bengkulu, Arif Agus, kepada Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP., didampingi Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang Gregory Dayefiandro, S.E., M.Si.
Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata.,S.IP mengatakan, capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam terus meningkatkan kualitas tata kelola dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Alhamdulillah, Kabupaten Kepahiang kembali memperoleh Opini WTP. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah," kata Bupati.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI untuk menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya penyempurnaan tata kelola keuangan ke depan.
Menurut dia, rekomendasi tersebut harus dijadikan bahan evaluasi dan motivasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar kualitas pengelolaan keuangan semakin baik.
"Saya mengapresiasi seluruh OPD yang telah bekerja maksimal sehingga Kabupaten Kepahiang dapat kembali meraih Opini WTP. Ke depan, rekomendasi yang disampaikan BPK harus menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan," ujarnya.
Ia berharap capaian tersebut tidak hanya menjadi prestasi tahunan, tetapi juga menjadi budaya kerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
"Harapannya, prestasi ini tidak hanya sampai di sini, tetapi menjadi budaya kerja sebagaimana visi mewujudkan Kepahiang yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan," katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang Gregory Dayefiandro menyambut baik keberhasilan pemerintah daerah dalam meraih kembali Opini WTP.
Menurut dia, capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.
"Harapan kita ke depan tidak hanya mempertahankan Opini WTP, tetapi juga meminimalkan berbagai catatan yang masih menjadi perhatian. Ke depan harus lebih baik lagi," ujar Gregory.