Pemkab Bengkulu Selatan Perjuangkan Hibah Lahan TNI AU untuk Kepastian Status Aset

Create: Mon, 27/07/2026 - 20:09
Author: Admin 3


Bengkulu Selatan, eWarta.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan terus mengupayakan hibah sebagian lahan milik TNI Angkatan Udara (AU) yang selama ini dimanfaatkan sebagai fasilitas pemerintahan dan pelayanan publik. Langkah tersebut dilakukan agar aset yang digunakan pemerintah daerah memiliki kepastian hukum.

Proses pengajuan hibah kini memasuki tahap verifikasi lapangan. Komandan Lanud Sri Mulyono Herlambang, Kolonel Pnb Asep Wahyu Wijaya, bersama tim melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi di Bengkulu Selatan untuk mencocokkan data usulan dengan kondisi di lapangan.

Bupati Bengkulu Selatan, Rifai Tajuddin, mengatakan usulan hibah difokuskan pada sebagian lahan eks Lapter II yang telah dimanfaatkan pemerintah daerah. Menurutnya, Pemkab diminta menyampaikan kembali rincian kebutuhan lahan yang saat ini digunakan.

"Dulu kami mengajukan hibah lahan eks Lapter II yang saat ini sudah dimanfaatkan oleh Pemkab Bengkulu Selatan. Dalam kunjungan Lanud Sri Mulyono Herlambang ini, kami diminta kembali mengajukan secara rinci apa saja kebutuhan lahan yang saat ini digunakan," ujarnya.

Dalam peninjauan tersebut, tim Lanud Sri Mulyono Herlambang mengecek sejumlah aset pemerintah yang berdiri di atas lahan milik TNI AU. Lokasi yang dikunjungi di antaranya RSUD Hasanuddin Damrah, Kantor Bupati Bengkulu Selatan, Gedung Olahraga (GOR), serta beberapa kantor organisasi perangkat daerah (OPD).

Rifai menegaskan pemerintah daerah tidak mengusulkan seluruh kawasan eks Lapter II untuk dihibahkan. Usulan hanya mencakup bidang tanah yang telah digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Yang kami ajukan adalah lahan yang selama ini sudah dipakai dan menjadi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan," katanya.

Ia menambahkan, usulan hibah sebelumnya telah dibahas di lingkungan TNI Angkatan Udara. Setelah verifikasi lapangan selesai, proses akan dilanjutkan ke tahap pembahasan dan verifikasi administrasi di Markas Besar TNI AU di Jakarta sebelum keputusan akhir ditetapkan.