Ombudsman Bengkulu Temukan Maladministrasi Pungutan di TK Negeri Pembina I Kota Bengkulu, Sekolah Diminta Kembalikan Dana Wali Murid

Create: Thu, 19/11/2026 - 14:14
Author: Redaksi

 

BENGKULU, ewarta.co – Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Provinsi Bengkulu menyimpulkan penetapan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) bulanan serta biaya masuk tahunan di TK Negeri Pembina I Kota Bengkulu sebagai bentuk maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang.

​Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu Mustari Tasti, S.E., M.A.P menilai praktik penarikan dana tersebut masuk kategori pungutan, bukan sumbangan, lantaran bersifat wajib, nominal serta waktunya ditentukan, dan dikaitkan langsung dengan proses penerimaan murid baru.

​"Kesimpulan ini tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai tindak lanjut Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) yang kami lakukan berdasarkan informasi masyarakat dan pemberitaan media daring," ujar Mustari Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu.

​Dalam proses investigasi, Ombudsman menyoroti kebijakan Kepala TK Negeri Pembina I Kota Bengkulu yang mewajibkan SPP bulanan dan biaya masuk tahunan bagi setiap siswa. Komponen biaya masuk tersebut mencakup SPP bulan pertama, seragam, buku paket, kegiatan selama satu tahun, hingga alat tulis. Sementara dana SPP bulanan dialokasikan untuk membayar gaji tenaga pendidik honorer, pelatih ekstrakurikuler, tenaga kebersihan, serta petugas keamanan.

​Meski pihak sekolah mengklaim penarikan dana telah melalui mekanisme rapat sosialisasi bersama wali murid dan menerapkan subsidi silang bagi keluarga kurang mampu, Ombudsman menegaskan cara penghimpunan dana yang bersifat memaksa tetap menyalahi aturan.

​"Walaupun didorong keterbatasan operasional dan niat meningkatkan mutu pendidikan, metodologi penghimpunan dana yang bersifat wajib tetap tidak dibenarkan dalam regulasi pencegahan pungutan liar. Sekolah negeri boleh menghimpun dana dari orang tua, tetapi murni dalam bentuk sumbangan sukarela," tegasnya.

​Selain meminta klarifikasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, Ilham Putra, Ombudsman turut menggandeng akademisi dari Universitas Bengkulu sebagai ahli dalam pemeriksaan ini. Ahli memastikan bahwa karakteristik dana yang ditarik memenuhi unsur pungutan.

​Ahli juga mematahkan alasan pihak dinas maupun sekolah yang menyebut dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD tidak bisa digunakan untuk membayar honor guru. Pasalnya, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 justru memperbolehkan penggunaan sebagian dana BOP untuk honorarium.

​Berdasarkan kajian regulasi, kebijakan sekolah tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, serta Keputusan Wali Kota Bengkulu Nomor 90 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru. Menurut Ombudsman, defisit operasional sekolah negeri seharusnya ditutupi melalui skema APBD dan optimalisasi dana BOP, bukan dibebankan kepada wali murid.

​Atas temuan maladministrasi tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu menerbitkan sejumlah tindakan korektif yang wajib dijalankan dalam tenggat waktu 30 hari kerja sejak LHP diterima:

​* Pengembalian Dana: Pihak sekolah diwajibkan mengembalikan seluruh uang yang telah dipungut kepada para wali murid.

​* Transparansi Laporan: Sekolah harus menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana Tahun Ajaran 2026/2027 secara terbuka kepada orang tua siswa dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu.

​* Pembinaan dan Verifikasi: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu diminta melakukan pembinaan sekaligus memverifikasi bahwa proses pengembalian dana kepada wali murid telah rampung sepenuhnya.

​"Kami akan terus melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan tindakan korektif ini guna memastikan pelayanan pendidikan di TK Negeri Pembina I Kota Bengkulu berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkas Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu. (**)