BENGKULU, eWARTA.co - Pemerintah Kota Bengkulu bersama Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW) melakukan rapat koordinasi terkait pelaksanaan penanganan kemiskinan ekstrem di kota Bengkulu, yang berlangsung di ruang kerja wakil walikota Bengkulu, Senin (28/3/2022).
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Pengembangan Infrastuktur Wilayah I B Kementerian PUPR Sosilawati mengatakan, program penanganan kemiskinan ini direncanakan untuk tiga tahun, mulai dari tahun 2021 - 2023.
"Dimana pada tahun 2021 lalu sekitar 35 Kabupaten /Kota di 7 provinsi, kemudian di tahun 2022 ini sebanyak 212 Kabupaten/Kota di 25 Provinsi, dan ditahun 2023 nantinya ada sebanyak 514 Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia", Ujar Sosilawati.
Lanjutnya, program tersebut menyasar masyarakat yang berpenghasilan rendah.
"Jadi, program ini menyasar kepada masyarakat yang penghasilannya dalam satu bulan itu skitar Rp. 900 ribu dan bentuk penanganannya adalah perumahan, penanganan infrastruktur berbasis masyarakat seperti sanitasi, air minum dan jalan lingkungan ", tambahnya.
Kemudian, dikota Bengkulu sendiri ada lima kecamatan yang termasuk dalam program penanganan kemiskinan ekstrem tersebut.
"Untuk kota Bengkulu ini ada lima kecamatan yang masuk dan 2 diantaranya akan kita lakukan survei kolaborasi dengan melibatkan BKKBN, Kementerian PUPR, Bappeda serta pihak lainnya yang terlibat", jelasnya.
Sementara itu, wakil walikota Bengkulu Dedy Wahyudi mengatakan, dirinya memahami maksud serta tujuan pemerintah dalam membantu masyarakat melalui program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPTSP).
"Melalui BPS ini, bahwa yang kita sentuh ini rumah yang bisa berswadaya, jadi masyarakat juga harus andil. ini juga menjadi PR kita bersama karena masyarakat tidak mau tahu soalnya, ini satu sisi rumahnya sudah sangat reyot tetapi yang kita bantu malah atapnya yang bagus, jadi itu masih bisa dimanfaatkan sehingga dia dibantu dengan tenaga yang mereka punya sehingga lebih mandiri", Ungkap Dedy Wahyudi. (Septi).