BENGKULU, ewarta.co - Menindaklanjuti aksi yang dilakukan pada Selasa (24/9) lalu, Gerakan Pemuda Rafflesia (GPR), kawal tuntutan aksi benar-benar diusut tuntas.
Hari ini, Selasa (1/10), 13 orang mahasiswa perwakilan dari GPR kembali mendatangi kantor DPRD Provinsi Bengkulu guna mengawal tuntutan yang mereka sampaikan dalam aksi sepekan lalu.
Diakatakan Muhammad Emir Miftah, perwakilan GPR dari Universitas Bengkulu, pihaknya akan mengawal tuntutan-tuntutan aksi mereka pada Selasa (24/9) lalu benar-benar disampaikan ke pusat.
GPR juga mengedepankan kajian-kajian yang bersifat substantif terlebih dahulu kedepannya untuk bisa lebih menjaring aspirasi masyarakat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri terutama di Provinsi Bengkulu.
"Jadi, pada dasarnya beberapa poin tuntutan itu adalah kewenangan pemerintah pusat, ya mungkin dalam hal ini mereka (DPRD Provinsi) tidak bisa berbuat, cuma bisa mendukung, jadi dalam reforma agraria itu penuh kewenangan Pemerintah Provinsi, (Pemprov) harus memihak kepada petani dan lebih menyelamatkan petani-petani yang termarjinalkan," Katanya.
Sementara, Wakil Ketua II Definitif DPRD Provinsi Bengkulu Suharto, menyampaikan bahwa tuntutan yang disampaikan oleh GPR sudah dikirimkan ke DPR RI dan Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri).
Laki-laki yang kerap disapa Mas Harto ini juga menyampaikan, bahwa DPRD selaku tangan panjang rakyat tidak boleh berhenti sampai disini saja, melainkan permasalahan yang ada harus segera ditindaklanjuti sampai selesai.
"Yang jelas, lembaga DPRD ini dengan kawan-kawan dan juga sekretariat, lansung merespon baik itu secara teknis, administrasi, sudah dikirimkan ke DPR RI dengan Kemendagri," Sampai Suharto.
Beliau juga sangat mengapresiasi dan menghormati para mahasiswa yang tergabung dalam GPR, mereka akan merespon isu-isu lainnya yang disampaikan mahasiswa baik secara regional maupun nasional. (Nay)