JEMBER, eWarta.co – Komitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel kembali ditunjukkan oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait atau yang akrab disapa Gus Fawait. Ia hadir langsung dalam kegiatan "Pendampingan SAKIP: Rekonstruksi Perencanaan dan Perjanjian Kinerja" di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Senin (20/4/2026).
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan instrumen krusial yang digunakan untuk mengukur apakah kinerja birokrasi telah terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Langkah strategis ini diambil Pemkab Jember guna memastikan setiap program pembangunan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi memiliki orientasi hasil yang jelas serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
Kegiatan ini menghadirkan pakar ekonomi dan tata kelola pemerintahan ternama, Mudrajad Kuncoro, sebagai narasumber utama. Dalam paparannya, Mudrajad membekali jajaran perangkat daerah dengan perspektif mendalam mengenai pentingnya membangun pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis pada performa (outcome).
Materi yang disampaikan diharapkan mampu memacu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Jember untuk lebih optimal dalam menyusun perencanaan dan perjanjian kinerja. Dengan begitu, rancangan pembangunan daerah ke depan akan jauh lebih presisi dan tepat sasaran.
Bupati Gus Fawait menegaskan bahwa kehadirannya dalam pendampingan ini adalah wujud keseriusan pimpinan daerah dalam membenahi kualitas perencanaan. Menurutnya, rekonstruksi perencanaan sangat penting agar anggaran negara benar-benar terkonversi menjadi manfaat yang dirasakan publik.
“Melalui pendampingan ini, kita ingin memastikan seluruh program pembangunan di Kabupaten Jember dirancang secara lebih terarah. Kebijakan yang diambil jangan hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi harus memberikan multiplier effect bagi masyarakat,” ungkap Gus Fawait.
Dengan penguatan SAKIP ini, Pemkab Jember optimis mampu meningkatkan standar pelayanan publik dan efektivitas birokrasi, sehingga visi besar pembangunan daerah dapat tercapai secara berkelanjutan. (hafit/adv)