JAKARTA, eWarta.co — Penguatan sumber daya manusia (SDM) kesehatan menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan sektor kesehatan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu langkah yang mendapat perhatian adalah perluasan akses pendidikan dokter spesialis dan subspesialis untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga medis di Indonesia.
Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. med. Tri Hanggono Achmad, dr., menilai pembukaan program studi baru tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pengembangan SDM kesehatan sebagai bagian dari pembangunan manusia.
“Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen terhadap pembangunan manusia melalui perluasan dan peningkatan akses pendidikan tenaga medis dengan dibukanya 185 prodi dokter spesialis dan subspesialis baru yang tersebar di seluruh provinsi,” Jumat, 16 Oktober 2026.
Menurut Tri, ketersediaan dokter spesialis merupakan bagian penting dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan nasional. Kebutuhan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah tenaga medis, tetapi juga pemerataan kompetensi dan ketersediaan dokter sesuai kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Perluasan pendidikan dokter spesialis juga perlu diikuti penguatan rumah sakit pendidikan, ketersediaan tenaga pengajar, serta dukungan sarana dan prasarana pembelajaran. Dengan demikian, peningkatan kapasitas pendidikan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga mutu dan kompetensi lulusan.
Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Bidang Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof. Tonang Dwi Ardyanto, dr., Sp.PK., Subsp.Imun.K.(K.), PhD, FISQua, CHAE, CRME. Ia mengapresiasi langkah pemerintah dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dan memperluas pemerataan pelayanan kesehatan.
“Saya mengapresiasi komitmen dan langkah nyata Presiden Prabowo beserta pemerintah dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis serta pemerataan akses pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Upaya ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” ucapnya.
Menurut Tonang, upaya tersebut perlu dilanjutkan melalui kerja sama berbagai pihak agar penambahan akses pendidikan dapat menjawab kebutuhan tenaga medis di lapangan. Pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, serta organisasi profesi memiliki peran dalam memastikan pendidikan dokter spesialis berjalan dengan standar mutu yang terjaga.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan agar percepatan pemenuhan dokter spesialis dapat berlangsung secara berkelanjutan.
“Ke depan, kita berharap percepatan ini semakin diperkuat melalui sinergi seluruh unsur pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, perhimpunan rumah sakit, organisasi profesi, dan seluruh pemangku kepentingan,” paparnya.
Selain menambah kesempatan pendidikan, pemerataan dokter spesialis membutuhkan keterhubungan antara kebijakan pendidikan dan kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah. Ketersediaan program pendidikan perlu didukung kesiapan fasilitas praktik klinis, tenaga pengajar yang kompeten, serta perencanaan kebutuhan dokter berdasarkan kondisi masing-masing wilayah.
Dengan dukungan tersebut, perluasan pendidikan diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah calon dokter spesialis, tetapi juga membantu mengatasi kesenjangan akses layanan medis. Penguatan rumah sakit daerah dan kebijakan distribusi tenaga medis menjadi bagian penting agar masyarakat di luar kota besar memperoleh kesempatan yang lebih baik untuk mengakses layanan spesialis.
Tonang menilai keberlanjutan dan mutu perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga peningkatan kapasitas pendidikan dapat berujung pada pelayanan kesehatan yang lebih merata.
“Dengan kolaborasi yang harmonis, berbasis mutu dan keberlanjutan, kita optimistis tujuan besar menghadirkan tenaga medis yang kompeten dan pelayanan kesehatan yang merata dapat semakin cepat terwujud,” tukasnya.
Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk melanjutkan penguatan SDM kesehatan melalui perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu lulusan, dan pemerataan tenaga medis. Keberhasilan upaya ini pada akhirnya perlu tercermin dalam semakin mudahnya masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang kompeten, berkualitas, dan sesuai kebutuhan, termasuk di daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses dokter spesialis.