BENGKULU, eWarta.co -- Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu menggelar Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) dan Government Finance Statistics (GFC), secara hibryd di Kantor DJPb Bengkulu, Rabu (5/4/23).
Diseminasi dibuka Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu Bayu Andy Prasetya dihadiri Kepala Bank Indonesia perwakilan Bengkulu Darjana bersama perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Bayu mengatakan dalam diseminasi pihaknya memaparkan kondisi belanja dan pendapatan negara. Termasuk konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta berdiskusi mengenai upaya mengakselerasi belanja pemerintah daerah.
Kajian Fiskal Regional, kata Bayu adalah dokumen kajian yang disusun oleh Kanwil DJPb sebagai pengelola fiskal di daerah yang berisi potret profil dan dinamika kondisi fiskal di wilayah masing-masing. KFR merupakan bukti dari pencapaian salah satu inisiatif strategis Ditjen Perbendaharaan.
KFR berfungsi sebagai output dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJPb di bidang pengelolaan fiskal, sebagai sarana pelaporan kepada Kantor Pusat untuk menjadi masukan dalam menyusun kajian fiskal secara nasional/komprehensif.
Selain itu juga sebagai media informasi yang bernilai strategis kepada pemangku kepentingan di wilayah masing-masing seperti satuan kerja kementerian negara/lembaga, pemerintahan daerah, dan lain-lain.
"Dengan diskusi ini kita harapkan dapat mengambil langkah-langkah kebijakan seperti apa optimalisasi dan pemanfaatan dari KFR yang disusun. Nanti, laporan yang disampaikan didalam KFR bisa diketahui dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait," kata Bayu.
Bayu memaparkan realisasi pendapatan Provinsi Bengkulu per Februari 2023 belum mencapai target optimal dan terdapat perlambatan kinerja dari segi pendapatan dan belanja negara.
Selanjutnya dipaparkan kondisi KFR tahun 2022 melalui Kepala Bidang PPA II, Sunaryo di antaranya kondisi perekonomian Bengkulu hingga Quartal 4 tumbuh sebesar 4,75% (yoy) dengan nilai PDRB Rp90,11 triliun.
Dengan Pendapatan Negara sebesar Rp2,9 triliun atau 124%, dan Belanja Negara Rp14 triliun atau 99% dan defisit Rp11 triliun.
Kemudian pada kondisi sosial ekonomi tercatat IPM Bengkulu sebesar 72,16 dari Nasional 72,91, Tingkat Kemiskinan 14,34% dari Nasional 9,57%, Tingkat Pengangguran Terbuka Bengkulu 3,59% dari Nasional 5,86%, dan Gini Ratio Bengkulu 0,315 dari Nasional 0,381.
Pada periode tersebut pertumbuhan didorong dari sektor pertanian kehutanan dan perikanan sebesar 4,5% berkontribusi 27,69 terhadap pendapatan Negara. Ada sektor potensi pariwisata dengan nilai pertumbuhan 8,13% dengan kontribusi 0,84%.
Pada analisis fiskal regional terdapat perkembangan APBN terdiri dari pendapatan Rp2,9 triliun atau 27,2% dari tahun sebelumnya, belanja Rp14,0 triliun atau 2,3%, dan defisit Rp11,1 triliun atau 2,7%.
Dari analisis DJPb pada Pendapatan Negara terdapat perlambatan kinerja lantaran banyaknya bea keluar dari aktivitas ekspor yang tidak tercatat melalui pelabuhan Provinsi Bengkulu.
Kemudian pada penyaluran Belanja Negara seperti, DAK, DAU, juga terdapat perlambatan kinerja dikarenakan adanya proses pencarian yang lama akibat proses persyaratan administrasi yang diajukan pemerintah daerah. Demikian halnya dengan pengesahan APBDes yang lamban, sehingga membuat pencairan Dana Desa belum kunjung terealisasi.
Dari beberapa usulan yang disampaikan oleh Kepala BI Darjana, untuk mendorong optimalisasi fiskal pemerintah daerah harus mampu mendorong investasi.
Selain itu diharapkan agar adanya digitalisasi penerimaan PAD, hilirisasi sektor pertanian, optimalisasi penerimaan sektor pajak primer pertanian dan kehutanan juga perkebunan, dan pemberdayaan UMKM dengan adanya
Di kegiatan itu, dilakukan diskusi dan tanya jawab serta beberapa masukan dari Akademisi Universitas Bengkulu, dan perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota