BENGKULU,eWARTA.co -- Komandan Korem (Danrem) 041/Garuda Emas (Gamas) Brigjen TNI Yanuar Adil menyampaikan perlunya pembentukan tim perencana untuk menekan mobilitas masyarakat dalam pelaksanaan Penegakan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro di Provinsi Bengkulu.
Hal itu disampaikan Brigjen TNI Yanuar Adil saat memberikan saran dalam rapat evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro secara virtual yang dipimpin Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, bersama forum koordinasi pimpinan daerah dan satuan tugas penanganan COVID-19 Bengkulu, Senin (9/8/21).
“Agar dibentuk tim perencana untuk membatasi blokade dari unsur pemerintah daerah, Polri, TNI dan kejaksaan yang bertugas menentukan kondisi perjalanan,” kata Yanuar.
Menurutnya, tim ini sangat perlu mengikuti arahan Presiden RI Joko Widodo agar kepala daerah menekan mobilitas masyarakat dengan melibatkan TNI-Polri.
Seyogyanya presiden juga meminta sejumlah daerah di luar Jawa/Bali termasuk Kota Bengkulu untuk menurunkan mobilitas masyarakat hingga minimal 30%, selama masa PPKM.
"Lantaran di sejumlah daerah juga di Kota Bengkulu yang berstatus PPKM Level 4, penurunan mobilitas masyarakatnya masih sangat rendah. Sementara tren kasus COVID-19 masih mengalami kenaikan," kata Danrem.
Selain itu, Danrem juga menyampaikan, untuk lebih menekan penyebaran COVID-19 di Provinsi Bengkulu dengan gerakan 3T (testing, tracing, dan treatment) dan dilakukan bersama-sama dengan gerakan 3M (pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak). Serta lanjut Danrem, turut menyiapkan tempat isolasi terpusat.
“Agar tidak ada lagi masyarakat yang positif terpapar COVID-19, isolasi mandiri di rumahnya, isolasi sebaiknya dilakukan secara terpusat di desa, kabupaten/kota atau provinsi, sehingga dapat terpantau dan mengurangi dampak COVID- 19,” tambah Yanuar.
Dalam kesempatan itu pula, Danrem berharap Gubernur Bengkulu dapat segera menginstruksikan untuk menerapkan pembatasan mobilitas warga sesuai arahan presiden.
“Kalau pertemuan hari ini, sebagai pemicu kita untuk mengikuti arahan dari Presiden RI yang harus dijalankan dan pembatasan mobilitas masyarakat harus segera dilakukan,” harap Danrem 041/Gamas. (Bisri)