BENGKULU, eWarta.co -- Pulau Enggano yang terletak di kepulauan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu dan dihuni lebih dari 4.000 jiwa, kini menghadapi situasi krisis akibat terhentinya transportasi laut selama lebih kurang dua minggu terakhir. Kondisi ini memicu keresahan masyarakat, yang merasa terabaikan oleh lambatnya tindakan dari Pelindo juga pemerintah daerah.
Ketua Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Enggano, Mulyadi Kauno, menyampaikan bahwa absennya kapal yang biasa menghubungkan pulau dengan daratan utama menyebabkan suplai kebutuhan pokok terganggu.
“Bahan pangan, BBM, dan hasil panen pertanian semua mulai terhambat. Kami merasa semakin terisolasi,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Milson Kaitora, tokoh adat Enggano sekaligus Paabuki atau pemimpin kepala suku. Ia menilai bahwa kondisi ini merupakan cerminan dari kelambanan pemerintah daerah dalam merespons situasi yang seharusnya dapat diprediksi.
“Pendangkalan alur di Pelabuhan Pulau Baai bukanlah hal baru. Namun tidak ada langkah antisipatif yang diambil, dan kini dampaknya sangat kami rasakan di pulau,” kata Milson.
Windi Aprilia, seorang perempuan adat di Enggano, mengungkapkan bahwa dampak nyata kini mulai dirasakan oleh para ibu rumah tangga. Harga bahan pangan melonjak drastis.
“Bawang merah kini Rp70 ribu per kilogram, minyak goreng tembus Rp26 ribu. Bahkan telur sudah tidak tersedia lagi di warung,” keluhnya.
Ia menyatakan kekhawatiran jika kondisi ini terus berlanjut hingga satu bulan ke depan.
“Kalau tidak segera ada solusi, para ibu rumah tangga akan sangat kesulitan memenuhi kebutuhan dapur,” ujarnya.
Situasi ini juga berdampak pada dunia pendidikan. Banyak siswa dan guru yang sedang berada di Kota Bengkulu tidak bisa kembali ke Pulau Enggano. Beberapa pelajar terancam gagal mengikuti seleksi Paskibraka yang dijadwalkan pada 14 April 2025.
Sonia Agustin, seorang mahasiswi Politeknik Kesehatan Bengkulu, juga mengalami hal serupa. “Seharusnya saya sudah kembali tanggal 8 April untuk menyelesaikan skripsi. Tapi sekarang saya terjebak di Enggano dan tidak bisa berangkat. Saya mohon perhatian dari pemerintah,” pintanya.
Ketua Pengurus Harian Wilayah AMAN Bengkulu, Fahmi Arisandi, menegaskan bahwa pemerintah harus segera bertindak cepat menyikapi krisis transportasi yang telah berlangsung bertahun-tahun di Enggano. Minimnya kapal penumpang dan layanan penerbangan yang belum optimal telah menjadi masalah klasik bagi masyarakat adat setempat.
Fahmi menyebut bahwa pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai yang sedang berlangsung seharusnya diiringi dengan rencana mitigasi untuk melindungi kehidupan masyarakat. “Selama pengerukan ini belum selesai, pemerintah seharusnya sudah punya solusi sementara. Jangan biarkan warga Enggano dalam kondisi darurat seperti ini,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa keberlangsungan hidup masyarakat sangat tergantung pada kelancaran transportasi laut, baik untuk logistik, pendidikan, maupun layanan kesehatan. “Saat ini ribuan nyawa terancam. Ini bukan sekadar soal logistik, tapi soal kemanusiaan,” tutup Fahmi. (**)