JAKARTA,eWARTA.co -- Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah melakukan penandatangan kesepahaman bersama Yayasan Fatmawati dan Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu di Jakarta, Sabtu (9/4/2022).
Dalam nota kesepahaman, ormas BMMPB dan Yayasan Fatmawati sepakat mengerahkan anggotanya untuk turut serta dalam program skrining pencegahan stunting, dan edukasi.
Tak hanya itu, Yayasan Fatmawati dan BMMPB juga menginisiasi digitalisasi skrining, sosialisasi cegah stunting untuk calon keluarga dan keluarga baru di wilayah Provinsi Bengkulu.
Menyusul terbitnya Perpres nomor 72 Tahun 2021, Gubernur Rohidin menggandeng berbagai pihak dalam rangka menekan angka stunting.
Gubernur Rohidin mengungkap penanganan stunting membutuhkan sinergi lintas sektor. Bahkan, keterlibatan simpul-simpul masyarakat seperti organisasi masyarakat dan berbagai komunitas juga menjadi poin dan peran penting.
"Saya mengapresiasi Ormas atau komunitas apapun, yang aktif dan turut serta dalam program pemerintah, spesifik seperti program penekanan stunting di daerah kita," ucap Gubernur Rohidin, usai
Pemprov Bengkulu melalui berkerja sama dengan BKKBN, juga membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting mulai dari tingkat provinsi hingga desa dan kelurahan.
"Ormas keagamaan seperti Fatayat, Aisyiyah juga terus aktif dan menjadikan issu stunting ini terintegrasi dalam program-progamnya, selain itu tentunya pemberdayaan keluarga dan kegiatan keagamaan," imbuh Rohidin.
Dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 menunjukkan angka stunting di Provinsi Bengkulu mencapai 22,1 persen. SSGI 2021 menjabarkan angka stunting di Rejang Lebong 26 persen, Bengkulu Tengah 25,5 persen, dan Seluma 24,7 persen.
Lalu Lebong sebesar 23,3 persen, Kepahiang 22,9 persen, Kota Bengkulu sama dengan Mukomuko 22,2 persen. Kabupaten Bengkulu Selatan 20,8 persen, Bengkulu Utara 20,7 persen dan Kaur 11,3 persen sebagai kabupaten terendah. (Adv)