JEMBER, ewarta.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bersama DPRD Jember resmi menandatangani Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Bupati Jember Muhammad Fawait (Gus Fawait) bersama Pimpinan DPRD di Gedung DPRD Jember, Senin (7/9/2026) malam. Kesepakatan ini bakal menjadi landasan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, membacakan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Jember.
Secara garis besar, target Pendapatan Daerah 2027 diproyeksikan mencapai Rp4,5 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer. Sementara itu, Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp5,5 triliun dengan Pembiayaan Daerah sekitar Rp900 miliar.
“Seluruh masukan dari komisi-komisi DPRD sudah kami tampung untuk menyelaraskan kebijakan dan prioritas anggaran,” ujar Ardi, Senin (7/9/2026) malam.
Selain menyepakati besaran angka, Banggar DPRD Jember juga memberikan empat catatan strategis, yaitu:
* Menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
* Mendorong peningkatan kualitas belanja daerah.
* Mengoptimalisasi pendapatan daerah demi memperkuat ketahanan fiskal Kabupaten Jember.
* Menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, serta pengendalian anggaran secara ketat.
Keempat poin ini wajib diterjemahkan oleh seluruh OPD saat menyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) hingga pembahasan RAPBD 2027.
Bupati Gus Fawait menyampaikan apresiasinya atas kelancaran dan keharmonisan proses pembahasan antara eksekutif dan legislatif.
“Alhamdulillah, pembahasan KUA-PPAS 2027 berjalan lancar dan harmonis. Catatan dari Banggar sangat bagus karena sejalan dengan program prioritas Kabupaten Jember serta harapan kita bersama,” ungkap Gus Fawait.
Dengan tuntasnya penandatanganan KUA-PPAS 2027, Pemkab Jember siap melangkah ke tahap penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan detail pelaksanaan anggaran tahun depan. (hafit/prw)