Ewarta.co - Guna Mengoptimalkan pelayanan Fasilitas Kesehatan (Faskes) di seluruh Rumah Sakit (RS) dan Fasilitas layanan kesehatan lainnya atas Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), dilaksanakan Pertemuan Forum Kemitraan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) BPJS Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Tingkat Kabupaten/Kota Se-Wilayah Kantor Cabang Bengkulu Tahun 2018, Senin (16/07) pagi.
Disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto, kualitas dan kepuasan pasien mempunyai hubungan yang sangat erat. Pelayanan RS yang berkualitas akan memberikan kepuasan kepada pasien dan menjadi awal membangun hubungan yang kuat untuk jangka waktu yang panjang.
“Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan, RS perlu mengatur akses informasi pelayanan kepada pasien, khususnya bagi peserta JKN. Dan perlu ditegaskan, Faskes tidak diperkenankan menarik iur biaya kepada peserta selama mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya,” ungkap Gotri Suyanto saat membuka secara resmi Pertemuan Forum Kemitraan tersebut.
Terkait masih tingginya angka tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan dari kepesertaan mandiri, dan masih banyaknya keluhan layanan kesehatan oleh masyarakat, menjadi kendala tersendiri pihak BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya untuk menemukan solusi terbaik. Sehingga, pelayanan terhadap masyarakat baik namun pihak Fakses tidak dirugikan.
“Makanya dituntut peran kita semua, termasuk ditingkat provinsi maupun di kabupaten-kota, bagaimana meningkatkan kepersetaan BPJS ini. Terhadap tingginya tunggakan kepesertaan mandiri, secara aktif harus kita sosialisasikan kepada masyarakat,” pungkasya.
Dikatakan Asisten Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi Wilayah Sumatera Selatan-Kep. Bangka Belitung-Bengkulu Cecep Heri Suhendar, memang yang menjadi kendala antara pihak BPJS Kesehatan dan pihak Faskes salah satunya ada pada tunggakan dari peserta mandiri. Namun demikian, upaya menekan angka tunggakan ini terus dilakukan pihaknya melalui berbagai sosialisasi.
“Kondisi ini merupakan tantangan sendiri bagi kami selaku penyelenggaran jaminan kesehatan. Untuk itu kami perlu masukan dari para pihak dan pemangku kepentingan, namun disisi lain kami harapkan pelayanan kesehatan paripurna dan prima tetap menjadi hal utama dari pihak Faskes,” jelas Cecep Heri Suhendar.