Ferrytass Tegaskan Asset Recovery Jadi Tolok Ukur Keberhasilan Penegakan Hukum

MANADO, eWarta.co — Pemulihan aset negara (asset recovery) harus menjadi bagian penting dari keberhasilan penegakan hukum. Penindakan terhadap pelaku kejahatan tidak cukup hanya berujung pada hukuman pidana, tetapi juga harus mampu mengembalikan kerugian keuangan negara serta memulihkan hak-hak korban tindak pidana.

Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. H. Ferrytass, S.H., M.Hum., M.Si., Dt. Toembidjo, saat menutup Pelatihan Penilaian Properti Dasar Batch XIII Tahun 2026 di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Manado, Jalan Mapanget Raya Paniki, Kota Manado, Kamis (19/11/2026) sore.

Menurut Ferrytass, paradigma penegakan hukum modern telah mengalami perubahan. Keberhasilan aparat penegak hukum tidak semata-mata diukur dari jumlah pelaku kejahatan yang dijatuhi hukuman penjara, tetapi juga dari kemampuan negara menyelamatkan dan memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana.

“Kompetensi di bidang penilaian properti bukan lagi sekadar aktivitas administratif untuk menentukan nilai ekonomis suatu aset di atas kertas, melainkan sebuah kebutuhan vital dan strategis bagi Korps Adhyaksa,” tegasnya.

Ia menjelaskan, Kejaksaan RI memiliki kewenangan strategis dalam pengelolaan barang sitaan, barang bukti hingga barang rampasan negara. Karena itu, kompetensi penilaian properti menjadi kebutuhan penting, terutama di tengah semakin kompleksnya modus kejahatan finansial dan tindak pidana korupsi.

Kehadiran Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama di lingkungan Kejaksaan diharapkan mampu memperkuat pengelolaan aset negara secara objektif, transparan, dan akuntabel, dengan dasar penilaian yang tepat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pelatihan yang berlangsung sejak 2 hingga 19 November 2026 tersebut merupakan hasil sinergi Kejaksaan RI melalui Biro Kepegawaian, Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Publik Kementerian Keuangan RI, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara.

Selama mengikuti pelatihan, peserta memperoleh pembekalan berbagai aspek penilaian properti, mulai dari ekonomi tanah, hukum agraria, pengetahuan konstruksi hingga analisis pasar properti.

Ferrytass mengingatkan, seluruh pengetahuan dan kompetensi tersebut tidak boleh berhenti sebatas formalitas maupun sertifikat pelatihan. Para peserta dituntut mampu mengimplementasikannya secara nyata dalam pelaksanaan tugas di satuan kerja masing-masing.

Sebab, kualitas laporan penilaian properti akan menjadi salah satu landasan penting bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan dan mengambil keputusan strategis, khususnya menyangkut penyelamatan serta optimalisasi aset negara.

Di akhir sambutannya, Ferrytass menekankan bahwa kemampuan teknis harus berjalan beriringan dengan integritas dan profesionalitas. Menurutnya, seorang penilai tidak hanya dituntut cakap menghitung nilai aset, tetapi juga harus mampu menjaga objektivitas dalam setiap proses penilaian.

“Tetaplah memegang teguh integritas, profesionalitas, dan bersikap objektif di lapangan. Ingatlah bahwa keahlian tanpa integritas akan membawa bahaya, namun integritas tanpa keahlian akan membuat kita lumpuh. Perpaduan keduanya adalah kunci utama pelayanan hukum yang prima,” pungkasnya.

Pelatihan tersebut secara resmi ditutup oleh Plt. Kajati Sulawesi Utara melalui prosesi pengetukan palu. Berakhirnya kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penguatan kapasitas sumber daya manusia Kejaksaan dalam mendukung penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga memastikan aset negara dapat diselamatkan dan dipulihkan secara optimal.***

(Rendy)