KOTAMOBAGU, eWarta.co — Isu dugaan pungutan liar (pungli) terhadap pedagang di kawasan Sentral Aktivitas Niaga Paloko-Kinalang (SanPalk) mendapat klarifikasi setelah dilakukan konfirmasi langsung kepada sejumlah pedagang yang beraktivitas di kawasan tersebut.
Dari hasil konfirmasi tersebut, pedagang menyampaikan bahwa isu pungutan Rp20 ribu setiap malam serta penyebutan nama RFM dan PDP sebagaimana beredar di media sosial tidak benar.
Para pedagang juga menegaskan bahwa kedua nama yang disebut-sebut dalam isu tersebut tidak memiliki keterkaitan sebagaimana informasi yang beredar di media sosial.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, informasi mengenai dugaan pungli yang sebelumnya berkembang perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun merugikan pihak-pihak yang namanya disebut.
Sebelumnya, isu tersebut ramai diperbincangkan setelah muncul informasi mengenai adanya pungutan terhadap pedagang SanPalk. Dalam perkembangannya, nama RFM, yang disebut sebagai anggota DPRD Kota Kotamobagu, serta PDP, yang disebut sebagai staf khusus Wali Kota Kotamobagu, turut dikaitkan dengan isu tersebut.
Namun, berdasarkan hasil konfirmasi kepada pedagang SanPalk, tidak terdapat keterangan yang membenarkan keterlibatan kedua nama tersebut dalam dugaan pungutan.
Redaksi eWarta.co menegaskan bahwa informasi sebelumnya mengenai dugaan pungli disampaikan berdasarkan isu dan keluhan yang beredar saat itu serta menggunakan prinsip kehati-hatian dengan menyebutnya sebagai dugaan. Setelah memperoleh klarifikasi dari pedagang, redaksi berkewajiban menyampaikan perkembangan informasi tersebut kepada publik.
eWarta.co juga memberikan ruang kepada RFM dan PDP apabila ingin menyampaikan klarifikasi atau hak jawab tambahan terkait isu yang sempat beredar di media sosial.
Redaksi mengimbau masyarakat untuk tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi karena dapat menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan pihak tertentu.
(Rm)