KOTAMOBAGU, eWarta.co — Keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar di SPBU Matali kembali mencuat. Persoalan tersebut kini dikaitkan dengan dugaan adanya pungutan di sekitar area antrean yang disebut dapat memberikan akses pelayanan lebih cepat kepada kendaraan tertentu.
Wakil Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Sulawesi Utara Resmob, Maikel, mengecam informasi dugaan pungutan tersebut dan meminta pihak terkait melakukan penelusuran secara serius.
“Kalau benar ada pungutan untuk mendapatkan akses lebih cepat dalam antrean BBM bersubsidi, tentu ini harus ditelusuri. Jangan sampai masyarakat yang mengikuti aturan justru dirugikan,” tegas Maikel.
Keluhan sejumlah warga menyebutkan, kendaraan yang mengikuti antrean reguler harus menunggu berjam-jam bahkan hingga beberapa hari untuk mendapatkan Solar.
Seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku baru mengetahui adanya informasi pembayaran setelah beberapa kali datang dan mengantre di SPBU Matali.
“Kita mulai tahu setelah kurang lebih dua kali ba antri di Pertamina Sinindian kong ndak ja badapa Solar. Kong teman satu kerja yang kase tahu bahwa supaya mobadapa babayar jo Rp50 ribu pa pemuda di dalam Pertamina situ,” ungkapnya.
Menurut warga tersebut, terdapat dua nozzle yang melayani pengisian Solar. Jalur sebelah kanan disebut melayani antrean umum, sementara kendaraan yang disebut membayar Rp50 ribu dikabarkan dapat diarahkan melalui jalur lainnya.
“So dua hari kita belum dapa ba isi Solar. Biar cuma bayar Rp50 ribu kong mo ambe jalur kanan iko dapa, kita nimau karena so merugikan,” tambahnya.
Keluhan serupa disampaikan pelanggan lainnya. Seorang warga mengaku telah beberapa hari mengantre menggunakan kendaraan pribadi namun belum mendapatkan Solar.
“Bagaimana mau isi minyak bayar dulu, ini kan sudah tidak benar republik ini,” tuturnya.
Warga juga menyebut antrean kendaraan telah berlangsung selama beberapa hari.
“Sudah tiga hari antrean sampe depan sudah habis,” ungkapnya.
Menanggapi informasi tersebut, Wakil Ketua GMPK Sulut Resmol Maikel meminta persoalan antrean dan dugaan pungutan tersebut tidak dibiarkan menjadi isu tanpa kejelasan.
Menurutnya, apabila benar terdapat pihak tertentu yang meminta uang untuk memberikan akses pelayanan lebih cepat, maka hal itu berpotensi merugikan masyarakat yang mengikuti mekanisme antrean secara normal.
“Yang perlu dipastikan adalah apakah benar ada pungutan dan siapa yang melakukan. Jangan sampai masyarakat dibuat seolah-olah harus membayar untuk mendapatkan hak pelayanan BBM,” ujarnya.
SPBU Bantah Ada Pungutan
Sementara itu, Pengawas Lapangan SPBU Matali, Wawan, membantah adanya praktik pungutan untuk mempercepat antrean pengisian Solar.
Menurut Wawan, pihak SPBU tidak mengetahui adanya pembayaran kepada pihak tertentu sebagaimana informasi yang disampaikan sejumlah warga.
“Kalau untuk torang, itu ndak tahu masalah itu. Tapi kalau dorang bilang ada pungli di SPBU itu ndak ada,” tegasnya.
Terkait keberadaan kelompok pemuda yang menggunakan rompi oranye di sekitar lokasi, Wawan menjelaskan bahwa mereka merupakan pemuda setempat yang secara sukarela membantu mengatur kendaraan dan lalu lintas di sekitar SPBU.
“Kalau dorang yang dimuka situ memang ada koordinasi. Dorang yang bantu juga pengguna jalan di sini. Dorang pe sukarela itu babantu,” jelasnya.
Wawan mengatakan pengaturan tersebut dilakukan untuk mencegah antrean Solar dan Pertalite bercampur sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan.
“Karena dorang lia kalau mo kase sama-sama itu antrean Solar dengan Pertalite lebeh macet. Jadi itu jalur ada ator, kase ka atas laeng, yang laeng boleh di sini cuma ndak panjang,” ungkapnya.
Ia kembali menegaskan bahwa pihak SPBU tidak mengetahui adanya pungutan sebagaimana dikeluhkan warga.
“Karena SPBU melayani masyarakat,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, kelompok pemuda yang disebut-sebut membantu mengatur antrean dan diduga menerima uang dari pelanggan belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan klarifikasi.
Dengan adanya perbedaan keterangan antara keluhan sejumlah warga dan bantahan pihak SPBU, dugaan pungutan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang maupun pihak-pihak yang berada langsung di lokasi.***
(Rm)