BOLSEL, eWarta.co — Aktivitas dugaan pencurian dan perdagangan ilegal batu hitam di Desa Nunuka Raya, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), mulai memunculkan keresahan di kalangan penambang. Bukan hanya soal dugaan pengambilan material tanpa izin, tetapi juga munculnya keluhan mengenai pungutan sepihak, tekanan terhadap penambang, hingga dugaan penyaluran batu hitam kepada pembeli dari luar daerah.
Persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai konflik biasa antarpelaku pertambangan. Ada sejumlah informasi yang perlu dibuka secara terang, terutama menyangkut siapa yang diduga mengambil material, siapa yang mengendalikan distribusi, dan ke mana hasil penjualan batu hitam tersebut mengalir.
Berdasarkan keterangan sejumlah sumber dari kalangan penambang, empat nama disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas yang dikeluhkan masyarakat. Mereka masing-masing berinisial PN alias Pit, HK alias Har, P alias Pokol, dan NR alias Nof.
Keempatnya disebut memiliki peran berbeda. Meski demikian, informasi tersebut masih berupa dugaan berdasarkan keterangan sumber dan membutuhkan verifikasi serta pembuktian melalui proses hukum.
Salah satu praktik yang dikeluhkan adalah dugaan pengambilan batu hitam menggunakan jasa ojek. Material yang diduga diambil tanpa persetujuan pemilik kemudian disebut dibawa untuk dijual kepada pihak lain.
Nama HK alias Haras turut disebut dalam dugaan penjualan material campuran atau batu hitam berkualitas rusak yang berasal dari kawasan Tonsile dan dibawa menuju Tolutu.
Sementara PN alias Piter Nasiki disebut oleh sumber penambang diduga kerap meminta sejumlah uang atau tarif kepada para penambang. Jika benar terjadi, praktik pungutan tanpa dasar kewenangan tersebut patut ditelusuri karena berpotensi merugikan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pertambangan.
Adapun P alias Pokol dan NR alias Nofri disebut-sebut berkaitan dengan upaya mencari pembeli maupun investor dari luar daerah untuk menyalurkan material batu hitam.
Rangkaian informasi ini memunculkan pertanyaan yang lebih besar: apakah dugaan tersebut hanya melibatkan aktivitas perorangan, atau terdapat pola distribusi yang melibatkan sejumlah pihak dengan peran masing-masing?
Pertanyaan tersebut tidak cukup dijawab melalui pemeriksaan sepintas. Aparat perlu menelusuri hubungan antara pihak yang diduga mengambil material, pengangkut, penjual, pembeli hingga kemungkinan pemodal.
Polda Sulut Jangan Hanya Berhenti di Lapangan
Munculnya berbagai keluhan penambang menjadi alasan bagi Polda Sulawesi Utara untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.
Penyelidikan perlu diarahkan pada dugaan pengambilan material tanpa hak, praktik pungutan terhadap penambang, jalur pengangkutan, transaksi penjualan, hingga pihak-pihak yang diduga menjadi penerima maupun pembeli batu hitam.
Jika terdapat dugaan pemerasan, intimidasi, penganiayaan atau tindakan kekerasan terhadap penambang, hal tersebut juga harus diusut secara terpisah berdasarkan bukti dan keterangan para korban.
Jangan sampai masyarakat kecil yang mengeluhkan kehilangan material atau mengalami tekanan justru tidak mendapatkan perlindungan hukum, sementara dugaan praktik yang merugikan mereka terus berlangsung tanpa kejelasan.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pihak yang berada di lapangan. Apabila ditemukan bukti adanya jaringan yang lebih luas, siapa pun yang terlibat, termasuk pihak yang diduga berperan sebagai penampung, pembeli maupun pemodal, harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Kini, yang dibutuhkan bukan sekadar respons atau pemeriksaan formalitas, melainkan penyelidikan yang transparan dan menyeluruh. Publik ingin mengetahui apakah dugaan praktik tersebut benar terjadi, siapa saja yang terlibat, serta bagaimana mekanisme perdagangan batu hitam dari Nunuka Raya hingga ke tangan pembeli.
Catatan Redaksi: Seluruh nama yang disebut dalam pemberitaan ini masih sebatas pihak yang diduga terkait berdasarkan informasi sejumlah sumber. Belum ada putusan pengadilan yang menyatakan mereka bersalah. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan untuk menjaga keberimbangan pemberitaan serta menjunjung asas praduga tak bersalah.***
(Rendy)