Bengkulu, eWarta.co -- Dalam upaya memperjuangkan penerbitan Nomor Induk (NI) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu belum lama ini melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Sumatera Selatan. Kunjungan ini diarahkan kepada Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VII Palembang.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, menyampaikan tujuan kunjungan ini adalah untuk memastikan progres penerbitan NI PPPK bagi peserta seleksi di tahun 2023. Hingga saat ini, NI PPPK untuk 678 peserta yang telah dinyatakan lulus masih belum terbit.
"Jadi kita berkunjung ke BKN Palembang untuk mengetahui progres pengusulan NI PPPK," ujar Edwar Samsi.
Dari hasil koordinasi, diketahui bahwa hingga 25 April telah ada 670 berkas peserta PPPK Pemprov Bengkulu yang masuk ke BKN. Saat ini, berkas tersebut sedang dalam proses verifikasi. Berkas yang telah lengkap akan segera diterbitkan NI-nya, sementara yang belum memenuhi syarat akan dikembalikan ke daerah untuk perbaikan.
"Tim BKN ini baru menerima usulan pada akhir April, dan usulannya memang terlambat di daerah," tambah Edwar.
Kepala BKN Regional VII Palembang, Margi Prayitno, berharap agar ke depan pengusulan NI PPPK dari Provinsi Bengkulu bisa dipercepat. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu dengan BKN untuk mempercepat proses penerbitan NI PPPK.
“Mudah-mudahan ke depan pemerintah provinsi bekerja lebih giat, lebih cepat agar calon PPPK bisa bekerja dengan baik pula," ujar Margi.
Margi juga mengingatkan agar BKD Provinsi Bengkulu memaksimalkan kinerjanya, karena semakin cepat pengusulan dilakukan, semakin cepat pula NI PPPK bisa diterbitkan.
“Memang ada keterlambatan pengusulan NIK dari pemprov Bengkulu. Sekarang mudah-mudahan sudah masuk ke sistem," tambah Margi. (Adv)