Bengkulu, eWARTA.co – Aksi penolakan terhadap Penjabat Wali Kota Bengkulu terus bergejolak. Aksi ini buntut dari tindakan Mendagri yang telah mengabaikan aspirasi masyarakat Bengkulu saat menunjuk Pj wali kota beberapa waktu lalu. Mendagri menunjuk Arif Gunadi padahal sebelumnya tidak diusulkan oleh DPRD Kota Bengkulu maupun Gubernur Bengkulu.
Selasa, 10 Oktober 2023, kelompok aktivis yang tergabung dalam Rakyat Bengkulu Bergerak (RBB) kembali menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kota Bengkulu. Sebelumnya berbagai komunitas di Kota Bengkulu telah berkali-kali menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Bengkulu.
“Hari ini kami kembali datang untuk meminta tanggungjawab moral dewan sebagai wakil rakyat. Jangan melempem, apalagi diam atas kesewenang-wenangan ini. DPRD Kota Bengkulu harus melawan penghinaan ini, kami rakyat dibelakang saudara” kata Korlap Aksi RBB, Kelvin Aldo.
Kelvin mengatakan, pembiaran atas perlakuan Mendagri yang sewenang-wenang dalam menentukan Pj Wali Kota Bengkulu adalah bentuk penghinaan kepada masyarakat. Mendagri seperti otoriterain yang menjelma dalam sistem birokrasi pemerintahan.
“Kejadian ini adalah presiden buruk dalam demokrasi kita. Kalau DPRD diam sama saja mereka mengamini aksi brutal Mendagri dalam menunjuk Pj Wali Kota. Artinya mereka ini sama saja dengan jongos Mendagri bukan jongos rakyat. Kalau memang dewan berpihak pada rakyat hari ini kami telah buatkan surat tinggal ditandatangani” kata Kelvin.
Aksi yang dimulai sekira pukul 14.00 WIB ini nampak dikawal ketat aparat kepolisian dari Polresta Bengkulu. Pendemo nampak membentangkan spanduk yang bertuliskan penolakan terhadap Arif Gunadi dan kecaman kepada Mendagri. “Kota Bengkulu Butuh Penjabat Wali Kota Bukan Bonek Rezim” demikian tertulis di salah satu spanduk.
Sementara Anggota PRD Kota Bengkulu Aryono Gumay yang menerima pendemo mengatakan, aspirasi masyarakat Bengkulu seluruh telah ditampung. Ia pun menyayangkan gejolak yang terus terjadi atas penunjukan Pj Wali Kota Bengkulu.
“Seluruh aspirasi sudah tindaklanjuti, sudah kita bawa ke dalam rapat fraksi dan mayoritas sudah setuju tapi belum ketemu kata sepakat. Seluruh aspirasi sudah kita rangkum dan Insyallah 7 hari kedepan kita putuskan untuk membawa aspirasi ini ke Mendagri” kata politisi PPP ini.
Ariyono memastikan tidak ada satu pun aspirasi warga yang tidak didengar termasuk masalah Pj Wali Kota yang saat ini terus bergejolak.
“DPRD punya mekanisme kalau memang belum ketemu musyawarah mufakat kita akan voting untuk menyampaikan aspirasi ini ke Mendagri” kata Ariyono.