Bekasi, eWarta.co - Perlindungan perempuan dan anak tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku kekerasan. Negara juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan, dan pemulihan secara berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan oleh Nina Zainab, Dosen Hukum Pidana Universitas Bhayangkara, dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Bhayangkara Jakarta, di Desa Lambang Jaya, Tambun Selatan Kab.Bekasi, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, perlindungan perempuan dan anak bukan semata ketersediaan regulasi, tetapi juga implementasi dan keberpihakan dalam penanganan korban. Terlebih, kekerasan kini hadir dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan berbasis teknologi dan ancaman penyebaran konten intim. “Keberhasilan perlindungan tidak hanya diukur dari dihukumnya pelaku, tetapi juga pulihnya rasa aman dan martabat korban,” tegas Doktor Hukum Pidana ini.
Direktur Advokasi Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) ini menjelaskan Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum, mulai dari UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, hingga UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Penguatan juga hadir melalui PP Nomor 29 Tahun 2025 dan PP Nomor 30 Tahun 2025 yang mengatur Dana Bantuan Korban serta penyelenggaraan pencegahan dan penanganan korban.
Menurutnya, hak korban tidak boleh bergantung pada selesainya proses peradilan. Korban berhak memperoleh layanan kesehatan, bantuan hukum, perlindungan identitas, rehabilitasi, serta restitusi sesuai ketentuan. Karena itu, penanganan dan pemulihan harus berjalan beriringan dengan proses penegakan hukum. “Jadi perlindungan perempuan dan anak mesti didorong pada pemulihan korban, bukan sekadar pemidanaan pada pelaku,” tegas Nina.
Nina juga mengingatkan pentingnya peran keluarga, sekolah, kampus, tempat kerja, dan masyarakat dalam mencegah kekerasan. Sikap empatik warga menjadi kunci untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak “Jangan menyalahkan korban. Dengarkan, pastikan keselamatannya, dan bantu mengakses layanan, Yuk, warga jaga warga,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Nina menghimbau agar masyarakat dapat melaporkan atau meminta bantuan melalui SAPA 129 (Sahabat Perempuan dan Anak) Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, baik melalui telepon 129 maupun WhatsApp 08111-129-129 bila menghadapi atau menemukan persoalan yang menimpa perempuan dan anak.










