JEMBER, eWarta.co – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Jember bergerak cepat memperkuat sistem perlindungan bagi kelompok rentan. Melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah menggelar forum "Rembug Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Lansia" di Aula BKPSDM Pemkab Jember, Rabu (13/5/2026).
Kegiatan ini melibatkan 7 Pusat Studi Gender (PSG) dari perguruan tinggi terkemuka di Jember, 35 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas/LSM), serta perwakilan media lokal. Forum ini diproyeksikan menjadi fondasi kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Jember untuk tahun anggaran mendatang.
Kabid Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dinsos Jember, dr. Oktavia Wahyu Krisna Murti, menegaskan bahwa pertemuan ini bukan sekadar diskusi formal, melainkan ruang untuk menyusun formula program berdasarkan fakta di lapangan.
"Kami menyerap semua permasalahan yang ada untuk ditindaklanjuti bersama OPD terkait. Misalnya, isu pekerja disabilitas akan kita salurkan ke Disnakertrans, atau layanan kesehatan lansia akan kita sinergikan dengan Dinas Kesehatan," ujar dr. Oktavia.
Hasil dari rembuk ini ditargetkan masuk dalam perubahan APBD 2026 atau perencanaan APBD 2027. Tujuannya satu: menjadikan Jember kabupaten yang benar-benar layak dan ramah bagi perempuan, anak, disabilitas, serta lansia.
"Jika rumusan selesai sebelum pembahasan perubahan APBD 2026, langsung kita masukkan. Jika belum, akan menjadi dasar penyusunan APBD 2027," tambahnya.
Diskusi yang dibagi ke dalam empat kelompok bahasan (perempuan, anak, disabilitas, dan lansia) ini mengungkap fakta memprihatinkan. Salah satu temuan yang menonjol adalah laporan mengenai lansia yang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, di samping tingginya kasus perempuan yang menjadi korban kekerasan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinsos PPPA Jember, Akhmad Helmi Luqman, menegaskan bahwa forum dialog ini sangat penting untuk mengidentifikasi persoalan yang sering tidak muncul di permukaan.
“Tujuan utama kami adalah menyerap aspirasi dan menyamakan langkah. Kami ingin memastikan program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar program di atas kertas,” tegas Helmi.
Keterlibatan PSG dari tujuh kampus diharapkan mampu mendorong pengarusutamaan gender yang lebih saintifik dan sistematis. Sementara itu, kehadiran 35 LSM memastikan bahwa kebijakan yang diambil memiliki keberpihakan yang kuat terhadap masyarakat akar rumput.
Sejumlah layanan yang akan segera dievaluasi dan diaktifkan kembali antara lain Posyandu Lansia serta penguatan program sekolah ramah anak dari tingkat SD hingga SMA di seluruh wilayah Jember. (hafit/adv)