SULSEL, ewarta.co - Puluhan guru honorer di Toraja Utara, Sulawesi Selatan mendatangi kantor DPRD, Jumat lalu (26/7).
Mereka menuntut gaji guru honorer di Toraja Utara dibawah standar dan juga tidak memenuhi Upah Minimum Regional (UMR).
Dalam unjukrasa Aliansi Masyarakat Toraja Utara (Torut) sempat terjadi kericuhan denan pegawai staf sekretariat DPRD Toraja Utara.
Koordinator Lapangan Aksi, Trija Putra Pamian dalam orasinya menyampaikan bahwa dari tahun 2016 gaji PHT yang dianggarkan sebesar Rp.1 juta tetapu hanya dibayar Rp.900 ribu selama 9 bulan sedangkan 3 bulan tidak dibayar.
"Di tahun 2016 hanya Rp.900 ribu dan hanya 9 bulan yang dibayar, tahun 2018 honor diturunkan menjadi Rp.600 ribu sampai tahun ini," tutur Trija.
Selain upah dibawah standar dan tidak dibayar full, ternyata juga banyak tenaga honorer fiktif atau siluman, tercatat namanya orangnya tidak ada.
Diduga ini menjadi beban anggaran pemerintah daerah dan membuat anggaran untuk gaji guru honorer membengkak.
Sementara itu, Guru honorer Torut, Riska pada media ini, menyebutkan bahwa, masih banyak daftar PHT (ratusan) yang diduga fiktif tapi masih menerima gaji.
"Kami ada bukti-buktinya karena setiap kali kami tandatangan kami selalu foto," tutur Riska.
Hingga berita ini diterbitkan belum ada kejelasan tuntutan pengunjukrasa maupun tanggapan dari wakil rakyat yang duduk diparlemen juga pemerintah Kabupaten Toraja Utara, Sulsel. (YUS)