Hpn dpr muko" test Idul Fitri DPR Seluma RSJKO Bappeda seluma

googlesyndication

Dibawah 95 Persen, BU Kejar Ketertinggalan Capaian UHC Seperti Kota Bengkulu

 

BENGKULU, eWARTA.co -- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bengkulu Utara mencatat jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah ini per Mei 2022 baru mencapai 74,05 persen dari jumlah penduduk Bengkulu Utara sebanyak 293.465 jiwa.

Jumlah tersebut masih dibawah standar minimum untuk mencapai Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverahe (UHC) proses pengurusan Program Jaminan Keseharan Nasional melalui BPJS Kesehatan seperti di kota Bengkulu yang pengurusannya bisa selesai dalam waktu cepat yakni satu hingga dua hari saja.

Kepala Dinkes Bengkulu Utara Syamsul Ma'arif melalui Kabid Pelayanan dan Kesehatan (Yankes) Herman Prambudi mengatakan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) belum akan terealisasi pada tahun 2022 ini.

Sebab ia mengungkap banyak masyarakat Bengkulu Utara menggunakan pelayanan kesehatan mandiri sehingga masih diperlukan pendataan kepesertaannya.

"Selain banyaknya yang belum menjadi peserta, memang diketahui banyak juga masyarakat yang kartu BPJS Kesehatannya sudah non aktif. Jadi kami anjurkan untuk segera melakukan pengajuan ulang ke Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan untuk mengejar Cakupan Kesehatan Semesta atau UHC," ujarnya, Senin (13/6/2022).

Selain itu, "Jika terjadi kasus sulitnya penggunaan jalur pelayanan BPJS Kesehatan sedangkan status kartunya non aktif, maka tidak bisa serta merta didaftarkan melainkan harus melalui prosedur pendaftaran. Apalagi jalur mandiri karena memang UHC kita belum tercapai," imbuhnya.

Adapun jumlah cakupan JKN di wilayah ini terinci penerima bantuan iuran yang penggunaannya berasal dari APBN sebanyak 113.999 jiwa, Jamkesprov 4.954 jiwa, APBD 7.914 jiwa.

Kemudian pekerja penerima upah terdiri dari PNS 18.087 jiwa, TNI/Polri 1.703 jiwa, pejabat negara 6 jiwa, pegawai pemerintah non PNS 404 jiwa, dan swasta 20.411 jiwa. Selanjutnya pekerja bukan penerima upah 44.070 jiwa, pemerintah desa 3.840 jiwa, dan bukan pekerja 1.927 jiwa.

"Kami harapkan masyarakat Bengkuku Utara seluruhnya dapat terlindungi dan sudah masuk ke data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang didaftarkan ke PBI pendanaan APBN, sedangkan tidak masuk DTKS didaftarkan PBI pendanaan APBD," ujarnya. (Bisri)