Bengkulu, eWarta.co -- Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler, menyampaikan keprihatinannya terhadap kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim, yang menerbitkan Permendikbudristek No.12/2024.
Kebijakan tersebut menyatakan bahwa keikutsertaan murid dalam kegiatan Pramuka atau ekstrakurikuler lainnya kini bersifat sukarela, berlawanan dengan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 yang menetapkan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib.
Dempo menyoroti dampak negatif dari kebijakan ini terhadap pembentukan karakter generasi muda Indonesia. "Ini sangat bahaya bagi kelangsungan karakter generasi bangsa Indonesia, karena Pramuka salah satu cara mendidik karakter anak bangsa dari SD dan SMP agar bisa memiliki generasi yang punya tatanan adat, etika, prestasi, dan disiplin. Generasi yang siap menjemput takdir Indonesia emas," ungkapnya.
Dempo memperingatkan bahwa kebijakan baru ini dapat mengarah pada liberalisasi pendidikan yang mengabaikan nilai-nilai dasar karakter budaya dan adat bangsa Indonesia. "Kita khawatir pendidikan Indonesia akan mengarah kepada liberalisasi pendidikan yang tidak berpedoman pada nilai karakter bangsa Indonesia," tambahnya.
Pramuka, menurut Dempo, bukan sekadar kegiatan ekstrakurikuler, tetapi juga sebuah gerakan yang menyatukan berbagai kepanduan di bawah satu bendera, sesuai dengan sejarah yang dirintis oleh Presiden Soekarno. "Pramuka adalah gabungan dari ratusan kepanduan yang digabungkan oleh Soekarno menjadi ketunggalan Pramuka. Ini dalam rangka mengamalkan Pancasila, UUD 1945, dan tegaknya NKRI," tegasnya.
Dempo juga menyarankan agar Menteri Nadiem Makarim lebih memahami sejarah sebelum mengambil kebijakan yang dapat merugikan karakter generasi bangsa. "Nadiem Makarim perlu kembali belajar sejarah agar tidak salah kebijakan. Kemudian kalau boleh memilih antara Pramuka atau Menteri Nadiem Makarim, kami akan memilih Pramuka," pungkasnya. (Adv)