MANADO, eWarta.co – Integritas dan keberanian menjalankan fungsi pengawasan menjadi kunci bagi DPRD dalam mencegah praktik korupsi pada pengelolaan keuangan daerah. Pesan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Ferrytass., Dt. Toembidjo, saat memberikan materi dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Kamis (12/11/2026).
Bertempat di Swiss-Belhotel Manado, kegiatan yang digelar Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nusantara Manado itu mengusung pembahasan optimalisasi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Kajati Sulut membawakan materi bertajuk “Peranan DPRD dalam Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi”. Ia mengingatkan bahwa DPRD tidak sekadar memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah dan pembahasan anggaran, tetapi juga bertanggung jawab memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai aturan.
Menurutnya, tiga fungsi DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan, harus dijalankan secara seimbang dan berorientasi pada kepentingan publik.
Ia juga menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak boleh hanya berfokus pada penindakan setelah terjadi pelanggaran. Langkah pencegahan justru harus diperkuat sejak tahap perencanaan program, pembahasan anggaran, hingga pelaksanaan kegiatan pemerintah.
Sejumlah titik rawan, seperti konflik kepentingan, manipulasi anggaran, proyek titipan, gratifikasi, hingga penyalahgunaan kewenangan, menjadi hal yang harus diwaspadai oleh seluruh penyelenggara pemerintahan.
Dalam konteks penyusunan APBD 2027, DPRD diharapkan mampu menjalankan pengawasan secara objektif, kritis, dan bertanggung jawab, sehingga anggaran daerah benar-benar dialokasikan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan.
Hubungan kerja antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga menjadi perhatian. Plt. Kajati menekankan pentingnya prinsip checks and balances agar masing-masing lembaga menjalankan kewenangannya secara proporsional tanpa intervensi kepentingan pribadi maupun kelompok.
Ia mengingatkan, besarnya kewenangan yang dimiliki pejabat publik harus diimbangi dengan integritas dan tanggung jawab. Tanpa komitmen tersebut, kewenangan justru dapat membuka ruang terjadinya penyimpangan.
Bimtek ini turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Tony Tumbelaka, Wakil Ketua I Febrianto Tangahu, S.H., dan Wakil Ketua II Sulhan, S.E., S.H., bersama pimpinan serta anggota Komisi I, Komisi II, dan Komisi III.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow semakin memperkuat kapasitas kelembagaan, terutama dalam mengawal proses penyusunan dan pelaksanaan APBD 2027.
Penguatan fungsi pengawasan tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta terhindar dari praktik korupsi demi kepentingan masyarakat Bolaang Mongondow.***
(Rendy)