Kepahiang, eWarta.co — Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP. menekankan pentingnya sinergi seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah, perusahaan, dan masyarakat dalam mendukung tahapan awal peningkatan jalan dan jembatan menuju lokasi pengeboran Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Kepahiang.
Hal tersebut disampaikan Bupati dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Forkopimda yang membahas pelaksanaan tahapan awal peningkatan jalan dan jembatan akses menuju lokasi pengeboran WKP Kepahiang, Jumat (14/8/2026).
Menurut Zurdi Nata, Kabupaten Kepahiang memiliki potensi panas bumi strategis yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah dan masyarakat. Karena itu, pembangunan infrastruktur pendukung harus dilakukan secara aman, tepat waktu, serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
"Keberhasilan pembangunan akses jalan dan jembatan menuju lokasi pengeboran memerlukan sinergi seluruh unsur Forkopimda, perangkat daerah, perusahaan dan masyarakat," kata Bupati.
Sementara itu, Manager PLN UPP Sumbagsel 2 (SBS 2) Adi Saputro mengatakan, PLTP Kepahiang direncanakan memiliki kapasitas akhir 2x55 megawatt (MW). Pada tahap awal, pengembangan ditargetkan mencapai 30 MW dan pembangkit diharapkan mulai beroperasi secara komersial pada 2030.
Jika mencapai kapasitas penuh 110 MW, pembangkit tersebut diproyeksikan menghasilkan sekitar 867 GWh listrik per tahun. Kehadiran PLTP juga diharapkan dapat memperkuat bauran energi baru terbarukan dalam sistem kelistrikan Sumatera.
"Pengembangan panas bumi tidak hanya memberikan manfaat dari sisi penyediaan energi, tetapi juga berpotensi memberikan efek berganda bagi perekonomian masyarakat Kepahiang," ujar Adi.
Ia menjelaskan, pengembangan PLTP berpotensi membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta mendorong peningkatan infrastruktur daerah. Pada tahap awal, pekerjaan yang dilakukan meliputi penguatan badan jalan, pengamanan lereng, perbaikan drainase, serta perkuatan atau penggantian jembatan yang belum memadai.
Manfaat ekonomi bagi masyarakat juga didorong melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Salah satunya melalui program BENDERANG (Berdaya dan Sejahtera Warga Air Sempiang) di Desa Air Sempiang, Kecamatan Kabawetan, yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan pelaku UMKM.
Selain memberikan manfaat ekonomi secara langsung, pengembangan panas bumi juga berpotensi memberikan penerimaan bagi negara dan daerah melalui skema penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta bonus produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PLN menegaskan, pengembangan WKP Kepahiang saat ini masih berada pada tahap penyelesaian perizinan, pengadaan lahan, dan persiapan infrastruktur. Pengeboran eksplorasi belum dimulai. Tahapan terdekat yang akan dilakukan adalah pekerjaan sipil berupa peningkatan akses menuju lokasi wellpad KPH-A, KPH-B, dan KPH-C.
Bupati Kepahiang berharap seluruh tahapan pengembangan dapat berjalan aman dan lancar serta tidak menimbulkan konflik sosial. Ia juga berharap pembangunan tersebut mampu mendukung masuknya investasi, menggerakkan perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepahiang.
"Pengembangan PLTP Kepahiang diharapkan menjadi investasi jangka panjang yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah dengan tetap mengedepankan keberlanjutan lingkungan serta keterlibatan masyarakat lokal," kata Bupati.