Bengkulu, eWARTA.co - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia (RI) Mahfud MD dalam Pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Provinsi Bengkulu, Minggu (20/6/2022) malam, mengatakan sistem demokrasi pemerintahan daerah harus tetap terintegrasi.
Dalam seminar tersebut, Mahfud bersama Ketua Umum APPSI Anies Baswedan mengajak Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menanamkan sistem pemerintahan teritegrasi.
Kendati saat ini sistem demokrasi berlaku di Indonesia, namun kebebasan berbangsa harus menjadi satu-kesatuan antara pemerintah daerah dan pusat.
"Pemerintah daerah harus terintegrasi. Tidak boleh sendiri-sendiri," kata Mahfud, di Bengkulu, Minggu (20/6/2022).
Sebab kata Mahfud, jika terjadi disintegrasi maka pemerintahan tidak akan berjalan dan bersatu mengingat adanya keanekaragaman di Indonesia.
Mahfud mengungkap ada 5 yang mengancam pemerintahan terintegrasi yang selama ini terjadi yakni agama, ras, daerah, bahasa, dan suku.
Terlebih dalam menyongsong Pemilu 2024, disintegrasi bisa muncul sewaktu-waktu dilatarbelakangi pencalonan dan rivalitas dengan dukungan yang fanatis.
Oleh karenanya untuk menjaga sistem pemerintahan terintegrasi dan tidak terjadi perpecahan maka harus diterapkan hukum dengan baik.
"Semua harus patuh dengan hukum. Tetap melayanani dengan aturan-aturan hukum, demokrasi akan tumbuh jika pelayanan birokrasi akan berjalan mengikuti aturan hukum," ujarnya.