BENGKULU, eWarta.co – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Sri Astuti, menunjukkan komitmennya dalam menyerap langsung keluhan rakyat dengan menggelar Musyawarah Reses yang berbeda dari biasanya. Di hari kedua reses Dapil Kota Bengkulu, Sri Astuti bertemu lebih dari 200 konstituen dari RW 07, serta menghadirkan langsung Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan.
Kegiatan reses yang dilaksanakan atas permintaan warga ini bukan sekadar seremonial. Sri Astuti menegaskan bahwa agenda 1- 5 Desember disusun berdasarkan kebutuhan mendesak masyarakat, bahkan ia aktif menanyakan instansi mana yang harus diundang untuk memberikan jawaban tuntas.
“Saya yang bertanya kepada warga, RT, dan RW, siapa yang perlu kami undang untuk menjawab kebutuhan mereka. Kemarin Dinas Sosial sudah hadir, dan hari ini Alhamdulillah BPJS bisa hadir setelah sebelumnya tertunda,” jelas Sri Astuti.
Dalam pertemuan tersebut, isu paling mendominasi adalah kompleksitas layanan BPJS Kesehatan di rumah sakit. Warga mengeluhkan BPJS yang tiba-tiba tidak aktif hingga kebijakan perawatan rumah sakit yang dinilai membingungkan.
Menanggapi hal ini, perwakilan BPJS Kesehatan, Ricco Hanggara, langsung memberikan pencerahan. Ia menjelaskan bahwa banyak kasus kepesertaan yang dinilai tidak aktif sebenarnya dapat segera diaktifkan melalui program yang dibiayai APBD Provinsi atau Kota.
Ricco juga menenangkan warga dengan menginformasikan adanya Unit Reaksi Cepat (URC) BPJS Kesehatan di setiap rumah sakit, yang bertugas membantu mengurus keaktifan peserta, terutama bagi penerima BPJS gratis.
Terkait keluhan durasi perawatan yang dibatasi rumah sakit, Ricco menjelaskan bahwa ini terkait sistem paket biaya yang berlaku.
“Misalnya penyakit tipes dikenakan biaya paket sebesar tiga juta rupiah. Mau pasien dirawat dua hari atau enam hari, biaya paketnya tetap sama. Hal inilah yang kadang memengaruhi kebijakan rumah sakit,” terangnya.
Selain BPJS, warga juga meminta agar Dinas PUPR dihadirkan karena banyaknya persoalan infrastruktur di wilayah mereka. Meski PUPR bukan mitra kerja komisi Sri Astuti, ia berjanji akan berusaha menghadirkan instansi tersebut pada kesempatan berikutnya agar warga mendapat penjelasan langsung.
Di akhir kegiatan, Sri Astuti berkomitmen akan membawa seluruh usulan ini ke tingkat provinsi. Ia secara khusus menyoroti dan akan memperjuangkan penambahan anggaran BPJS yang masih defisit sekitar Rp 9 miliar agar tidak ada lagi warga Bengkulu yang kesulitan mengakses layanan kesehatan yang layak.
Musyawarah Reses ini membuktikan bahwa anggota dewan siap "jemput bola" dan menjadi jembatan langsung antara keluhan warga dengan solusi dari instansi terkait, demi memastikan setiap hak dasar masyarakat terpenuhi. (**)