BENGKULU SELATAN, eWarta.co – Kabupaten Bengkulu Selatan meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan penyaluran Dana Desa tercepat kedua se-Provinsi Bengkulu pada 2026. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu, Zaid Burhan Ibrahim, saat melakukan kunjungan kerja dan audiensi bersama Bupati Bengkulu Selatan, H. Rifai Tajudin, di Kota Manna, Jumat (16/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Zaid didampingi Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Manna, Amoeng Priyo Sigit Pamoengkas. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati itu turut dihadiri Sekretaris Daerah dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Bengkulu Selatan.
Zaid Burhan Ibrahim mengapresiasi pemerintah daerah yang dinilai mampu mempercepat penyaluran Dana Desa sekaligus menjaga pelaksanaan anggaran tetap berjalan sesuai ketentuan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting untuk memastikan dana pemerintah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam mendukung pembangunan desa dan pelayanan publik.
Hingga pertengahan Oktober 2026, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kabupaten Bengkulu Selatan tercatat sebesar Rp747,7 miliar. Dari alokasi tersebut, realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp449 miliar dari pagu Rp540,23 miliar, sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi Rp37,76 miliar dari pagu Rp43,87 miliar.
Sementara itu, penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencapai Rp25,7 miliar atau 99,8 persen. Tunjangan Profesi Guru (TPG) telah disalurkan sebesar Rp56,8 miliar atau sekitar 75 persen dari alokasi, sedangkan Dana Desa telah tersalur 100 persen ke seluruh desa di Bengkulu Selatan.
Penyaluran Dana Desa tersebut mendukung berbagai kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk ketahanan pangan, penanganan kemiskinan ekstrem, pencegahan stunting, serta penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Adapun Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk dukungan pelayanan kesehatan dilaporkan telah tersalur 100 persen sesuai kontrak rencana pekerjaan.
“Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan meraih penghargaan ini menunjukkan komitmen kepemimpinan daerah dalam tata kelola keuangan negara. Kanwil DJPb Bengkulu bersama KPPN Manna berkomitmen mengawal percepatan penyaluran TKD pada Triwulan IV 2026 agar berjalan optimal tanpa kendala menjelang akhir tahun anggaran,” ujar Zaid.
Selain mengevaluasi penyaluran anggaran, audiensi tersebut membahas penguatan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan kelapa sawit dan perluasan akses terhadap program Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Kanwil DJPb mendorong pemerintah daerah mengintegrasikan pemanfaatan DBH sawit dengan skema pendanaan BPDP untuk memperluas akses petani terhadap Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), bantuan sarana dan prasarana perkebunan, sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), serta beasiswa pendidikan vokasi bagi keluarga pekebun.
Penguatan sektor usaha juga menjadi perhatian melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Hingga pertengahan Oktober 2026, penyaluran KUR di Bengkulu Selatan tercatat Rp355 miliar kepada 4.168 penerima, sedangkan pembiayaan UMi mencapai Rp6,7 miliar untuk 1.133 penerima.
Zaid menyampaikan, akses pembiayaan tersebut perlu terus diperluas agar pelaku usaha mikro dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan kapasitas produksi. Penyaluran pembiayaan juga didorong menyasar sektor produktif, seperti pertanian, perikanan pesisir Manna, dan pengolahan hasil lokal, dengan dukungan pemutakhiran data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
Dalam pertemuan itu, Kanwil DJPb dan Pemkab Bengkulu Selatan turut membahas penguatan keterlibatan pemasok lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kemitraan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan BUMDes diharapkan dapat memperluas pasar produk lokal sekaligus mendorong perputaran belanja pemerintah di tingkat desa.
Upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah juga dibahas melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain dengan memperluas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) menggunakan kanal pembayaran nontunai, seperti QRIS dan virtual account. Langkah tersebut diharapkan mendukung transparansi transaksi sekaligus memperkuat pendataan pajak dan retribusi daerah.
Bupati Bengkulu Selatan, H. Rifai Tajudin, menyambut baik kunjungan kerja jajaran Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu dan KPPN Manna. Ia menyatakan penghargaan atas percepatan penyaluran Dana Desa merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kanwil DJPb dan KPPN Manna.
Ke depan, koordinasi antara OPD teknis, KPPN Manna, dan Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu akan diperkuat untuk menjaga ketepatan sasaran belanja publik hingga akhir 2026. Sinergi tersebut juga diarahkan untuk menyelaraskan perencanaan APBD 2027, memperluas akses pendanaan bagi petani sawit dan UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kabupaten Bengkulu Selatan.