JEMBER, ewarta.co – Menjelang gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, nama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jember mendadak ramai diperbincangkan warganet. Pasalnya, hingga kini PCNU Jember belum terdaftar dalam Daftar Peserta Tetap (DPT).
Padahal, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menunjuk Karteker sejak 14 Juli 2026 untuk mengawal jalannya Konferensi Cabang (Konfercab), atau sekitar sebulan sebelum pelaksanaan Muktamar.
Kondisi ini memicu pro dan kontra di kalangan warga Nahdliyyin Jember. Publik berharap PCNU Jember dapat berkontribusi penuh sebagai peserta aktif yang ikut menentukan arah serta kepemimpinan PBNU untuk lima tahun ke depan, bukan sekadar hadir sebagai peninjau. Sayangnya, hingga menjelang permusyawaratan tertinggi NU tersebut, Konfercab di tingkat cabang belum juga rampung.
Menanggapi dinamika ini, akademisi Universitas Jember, Prof. Dr. Akhmad Taufiq, ikut angkat bicara. Ia berharap tim Karteker tidak tinggal diam dan terus berupaya memberikan kontribusi terbaik bagi NU.
Prof. Taufiq, yang juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Pergerakan PB IKAPMII 2021 - 2026, memahami besarnya harapan warga NU Jember agar pengurus cabang memiliki hak suara dan hak bicara.
"Tentu harapannya bisa masuk DPT, punya hak suara dan hak bicara. Namun, sampai hari ini informasi yang saya terima, Jember belum masuk DPT. Mungkin di detik-detik akhir bisa masuk sebagai peninjau," ujar Mantan Plt Ketua PCNU Jember tersebut.
Ia menjelaskan bahwa syarat menjadi peserta penuh adalah telah menggelar Konfercab dan mengantongi Surat Keputusan (SK) kepengurusan definitif dari PBNU.
"Kenapa posisinya peninjau? Karena memang sampai hari ini belum ada kepengurusan yang definitif," terang dosen Pascasarjana UNEJ ini.
Meski berpotensi kehilangan hak pilih, Prof. Taufiq menekankan bahwa PCNU Jember tetap bisa mengambil peran strategis.
"Keterlibatan aktif tidak hanya ditentukan dari status peserta penuh. Sekalipun hanya sebagai peninjau, PCNU Jember masih bisa menyuarakan agenda strategis dan isu kebangsaan untuk NU ke depan," tegasnya.
Menurutnya, Muktamar tidak melulu soal memilih Rais Aam, Ketua Umum PBNU, atau Ahlu halli wal aqdi (AHWA). Berbagai isu penting di tingkat komisi tetap bisa dikawal. "Jika hak suara tidak didapat, maka hak bicara yang harus dimaksimalkan," tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Prof. Taufiq juga menyoroti isu politik transaksional yang rentan terjadi dalam gelaran Muktamar.
"Kita tidak boleh tutup mata. Bentuknya bisa bermacam-macam, entah itu bisyaroh atau uang transpor. Saya tidak ingin langsung menyebutnya korupsi," terangnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa praktik transaksional - baik dalam pemilihan AHWA, Rais Aam, maupun Ketua Umum - dapat merusak marwah NU sebagai organisasi kemasyarakatan besar.
"Jika politik transaksional yang menjadi tolok ukur, independensi NU dipertaruhkan. Pada akhirnya, umat NU yang ditransaksikan oleh para elit. Naudzubillah, semoga ini tidak terjadi," tuturnya.
Ia berharap kepemimpinan NU mendatang dapat meneladani era K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan K.H. Hasyim Muzadi yang menjaga pola hubungan fleksibel dan kritis terhadap pemerintah.
"Kadang mengkritik, kadang merangkul. Jika benar didukung, jika keliru dikritik. Sangat berbahaya jika NU terlalu dependen pada penguasa. Hubungan NU dengan pemerintah idealnya menjadi sparing partner untuk saling mengingatkan," pungkasnya.
Sebelumnya, Sekjen PBNU sekaligus Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengumumkan bahwa PBNU telah menetapkan 556 kepengurusan tingkat cabang dan wilayah yang lolos verifikasi masuk DPT. (hafit)