BENGKULU,eWARTA.co -- Realisasi pembangunan infrastruktur tahun 2021 Provinsi Bengkulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 hingga Juli belum sepenuhnya bisa berjalan.
"Untuk pekerjaan pengawasan maupun pembangunan infrastruktur, baik jalan, jembatan, bangunan dan saluran irigasi belum bisa dilaksanakan seluruh," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, Mulyani Toha, Senin (21/6/21).
Hal itu, kata Mulyani disebabkan ketersediaan anggaran dana yang tidak sesuai proses perencanaan, sehingga pihaknya harus melakukan reka perencanaan pembangunan sebelum dilakukan tahapan lelang.
Setidaknya ada 15 paket dari data LPSE Provinsi Bengkulu yang baru diusulkan ke paket lelang.
“Realisasinya memang mengalami keterlambatan. Apalagi saat ini sebagian besar masih proses lelang. Sebabnya, anggaran dana yang sebelumnya diperuntukan, ada yang tidak sesuai dengan perencanaan awal, sehingga perlu dilakukan review design lagi sebelum lelang,” kata Mulyani.
Mulyani mengakui, dengan dilakukan review design untuk proses lelangnya mengalami keterlambatan dalam pengusulannya. Belum lagi setelah proses lelang berjalan, maupun proses sanggahannya.
“Untuk proses review design yang sudah selesai, sudah mulai dilakukan lelang di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Bengkulu,” kata dia. (Bisri)