Belanja Pegawai Capai Rp422 Miliar, Pemkab Bengkulu Selatan Stop Rekrutmen Honorer Baru

Create: Mon, 22/06/2026 - 09:00
Author: Admin 3

 

BENGKULU SELATAN, eWarta.co – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan memastikan tidak akan menambah tenaga honorer baru di lingkungan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut diambil untuk menekan beban belanja pegawai yang saat ini telah mencapai Rp422 miliar atau sekitar 47 persen dari total APBD Bengkulu Selatan sebesar Rp893 miliar.

Bupati Bengkulu Selatan, Rifai Tajuddin, menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilarang melakukan perekrutan tenaga non-ASN dalam bentuk apa pun. Kebijakan ini merupakan bagian dari penataan kepegawaian sekaligus menyesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah pusat terkait pengelolaan tenaga honorer.

"Saya sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran agar tidak ada lagi penambahan tenaga honorer," ujar Rifai, Minggu (21/6/2026).

Menurutnya, kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah masih dapat dipenuhi melalui aparatur yang ada, baik ASN maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Karena itu, pelayanan publik diharapkan tetap berjalan optimal tanpa harus menambah jumlah tenaga non-ASN.

Pemkab Bengkulu Selatan saat ini memiliki 3.705 ASN dan PPPK aktif yang tersebar di berbagai instansi pemerintahan. Jumlah tersebut dinilai masih mencukupi untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Rifai menilai pengendalian jumlah pegawai menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan fiskal daerah. Pasalnya, hampir setengah APBD saat ini terserap untuk belanja pegawai sehingga ruang fiskal pemerintah menjadi terbatas.

Dengan tidak adanya penambahan honorer, pemerintah daerah berharap alokasi anggaran dapat lebih difokuskan pada program pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

"APBD harus diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan program yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Kebijakan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daerah di tengah berbagai kebutuhan pembangunan yang terus meningkat setiap tahun.