Bengkulu, eWARTA.co -- Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan IV tahun 2021 sebesar 5,02% tahunan. Akselerasi pemulihan ekonomi diharapkan terus berlanjut didukung meredanya pandemi dan cakupan vaksinasi sebagai pendorong pemulihan ekonomi nasional.
Sejalan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), perekonomian Provinsi Bengkulu juga menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan 5,57% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi 0,02%.
Dalam rangka mendukung PEN, Bank Indonesia telah merumuskan berbagai kebijakan strategis terkait sistem pembayaran agar tercipta sistem pembayaran yang CEMUMUAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal).
Kepala Bank Indonesia Bengkulu Joni Marsuis mengajak masyarakat menggunakan non tunai untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan kebijakan perpanjangan tarif transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) sebesar Rp2.900 hingga 31 Desember 2022, serta penerapan merchant discount rate QRIS 0%.
"QRIS merupakan standar transaksi kode QR di Indonesia sehingga seluruh pembayaran berbasis QR bisa saling digunakan, lebih cepat, dan lebih murah," kata Joni.
Sampai dengan triwulan I 2022, jumlah Merchant QRIS mencapai 82 ribu merchant. Adapun jumlah Pengguna QRIS rata-rata bertambah 8.000 pengguna setiap bulannya dan total pengguna QRIS tercatat sebanyak 45 ribu pengguna.
Transaksi pembayaran menggunakan QRIS juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Pada bulan Maret 2022 transaksi QRIS tercatat 51 ribu dengan total nominal mencapai Rp5 miliar, tumbuh 385% tahunan dibanding Maret 2021 sebesar Rp1 miliar.
Selain itu, jumlah pengguna Alat Pembayaran Menggunakan Kartu/APMK (kartu ATM, Kartu Debit, dan Kartu Kredit) di Provinsi Bengkulu pada triwulan I 2022 juga mangalami peningkatan, yaitu sebesar 1,7 juta kartu, tumbuh 17,5% tahunan dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya sebanyak 1,4 juta kartu.
Rata-rata volume transaksi pembayaran menggunakan kartu di Provinsi Bengkulu pada triwulan I tahun 2022 mencapai Rp3,7 triliun per bulan, tumbuh 60% tahunan dari Rp2,3 triliun/bulan pada triwulan I tahun 2021 dengan tujuan utama transaksi untuk tarik tunai, dan transfer dana perbankan.
Sebagai salah satu langkah kongkrit integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital, pada 11-15 Juli 2022, Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI serta asosiasi akan menyelenggarakan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 yang sekaligus merupakan side event G20, yang menampilkan beragam inisiatif dan inovasi digital di Indonesia.
Sejalan dengan program nasional, Bank Indonesia Provinsi Bengkulu juga senantiasa mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran di Provinsi Bengkulu untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi, salah satunya melalui rangkaian kegiatan Road to FEKDI Bumi Raflesia 2022 yang terdiri dari Webinar Transaksi Digital Untuk Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional dan Provinsi Bengkulu yang diselenggarakan secara virtual pada tanggal 23 Juni 2022 serta QRIS Carnival yang diselenggarakan di Bencollen Mall pada tanggal 24 s.d 26 Juni 2022
Kegiatan Webinar buka dengan sambutan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu yang menyampaikan outlook perkembangan sistem pembayaran serta upaya-upaya yang dilakukan Bank Indoensia dalam mendorong peningkatan transaksi digital terutama melalui implementasi Quick Response Indonesia Standard (QRIS), BI-Fast, dan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP).
Dalam kesempatan tersebut juga hadir 4 narasumber webinar yaitu Bapak Bursya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Bapak Irwan Daud selaku Analis Senior Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Ibu Andriani Lintott selaku Senior Vice President Risk, Legal, and Compliance LinkAja, dan Bapak Radityo Triatmojo selaku Head of Public Policy Shopee Indonesia yang secara umum menyampaikan materi terkait perkembangan manfaat digitalisasi sistem pembayaran khususnya bagi UMKM.
"Dengan adanya kegiatan Webinar dan QRIS Carnival ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan penggunaan alat pembayaran non tunai di Provinsi Bengkulu agar terbentuk ekosistem ekonomi keuangan digital yang inklusif," pungkas Joni.