Jakarta, eWarta.co — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu menggelar pertemuan dengan perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Direktorat Jenderal Bina Marga, Selasa (11/11). Pertemuan tersebut membahas pengajuan program Inpres Jalan Daerah (IJD) serta proyek diskresi Kementerian PUPR untuk Provinsi Bengkulu.
Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi menjelaskan, kondisi keuangan daerah saat ini tengah menghadapi tekanan berat akibat adanya pemotongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) oleh pemerintah pusat sebesar Rp347 miliar.
“Pemotongan ini berdampak signifikan terhadap kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur. Saat ini sekitar 30 persen jalan provinsi di Bengkulu masih belum mantap, sementara kemampuan APBD untuk perbaikan sangat terbatas,” ungkap Sumardi.
Oleh karena itu, DPRD Bengkulu meminta dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui program IJD tahun anggaran 2026 dan 2027, terutama untuk peningkatan jalan provinsi yang menjadi jalur strategis penghubung antarwilayah dan kawasan produktif.
Sementara itu, perwakilan dari Kementerian PUPR Agnes menjelaskan bahwa pengajuan usulan IJD harus dilakukan melalui sistem SETIA, yakni platform digital yang digunakan untuk menilai urgensi serta kelengkapan dokumen dari daerah pengusul.
“Setiap daerah maksimal dapat mengusulkan nilai proyek hingga Rp100 miliar per tahun anggaran, dengan satu kegiatan tidak boleh melebihi Rp80 miliar. Untuk tahun 2026, kami memprioritaskan jalan yang menghubungkan sentra produksi, kawasan strategis, atau jalur logistik utama sesuai sistem koridor,” papar Agnes.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa realisasi anggaran IJD tetap bergantung pada kemampuan fiskal nasional serta prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Meski dihadapkan pada keterbatasan tersebut, DPRD Bengkulu tetap optimistis. Sumardi menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait dan melengkapi seluruh dokumen teknis agar usulan Bengkulu masuk dalam prioritas nasional.
“Bengkulu membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah pusat. Infrastruktur jalan yang baik akan memperlancar arus barang, menurunkan biaya logistik, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.