Bengkulu, eWarta.co – Pemerintah Provinsi Bengkulu menyoroti masih adanya 20 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang belum melaporkan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) ke pemerintah. Kondisi ini menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Kepatuhan PKS bersama Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026 di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Kamis (30/7).
Rapat dipimpin Wakil Gubernur Bengkulu Mian didampingi Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Brigjen Pol. Hermawan. Pertemuan digelar sebagai tindak lanjut atas keluhan petani sawit terkait harga TBS di tingkat pabrik yang dinilai belum sesuai ketentuan.
Mian menegaskan sektor kelapa sawit menjadi penopang utama perekonomian Bengkulu. Menurutnya, sekitar 62,7 persen masyarakat Bengkulu bergantung pada sektor perkebunan, khususnya komoditas kelapa sawit.
Ia mengungkapkan, penurunan harga TBS mulai dikeluhkan petani sejak akhir Mei lalu setelah muncul penafsiran yang keliru terhadap rencana pemerintah menerapkan satu kanal ekspor crude palm oil (CPO). Menurut Mian, kebijakan Presiden Prabowo Subianto justru bertujuan memperbaiki tata kelola ekspor agar lebih transparan, bukan menjadi alasan menekan harga TBS di tingkat petani.
> "Kebijakan Presiden itu untuk membangun tata kelola ekspor CPO yang lebih baik, bukan untuk menurunkan harga TBS petani," kata Mian.
Sementara itu, Brigjen Pol. Hermawan mengungkapkan baru 22 dari total 42 PKS di Bengkulu yang rutin melaporkan harga pembelian TBS kepada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Artinya, masih ada 20 PKS yang belum memenuhi kewajiban pelaporan.
Menurutnya, kepatuhan seluruh PKS sangat penting agar penetapan harga TBS berlangsung transparan dan petani memperoleh harga yang adil. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional akan terus mengawasi tata niaga sawit agar tidak merugikan masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri jajaran Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Satreskrim Polres se-Provinsi Bengkulu secara daring, kepala dinas yang membidangi perkebunan kabupaten/kota, serta pimpinan perusahaan PKS di Bengkulu.